kemenkumham.go.id – Peran hubungan masyarakat (humas) dalam sebuah organisasi adalah penjaga reputasi di mata publik. Mengemban tugas yang berat, humas membutuhkan SDM yang mumpuni dan memiliki kompetensi teknis yang sesuai dengan tuntutan zaman. Perjuangan mencapai fungsi kehumasan yang ideal, membutuhkan kerja sama dengan banyak pihak.
Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Pagar Butar Butar mengatakan inti dari perjuangan kehumasan di Kemenkumham adalah kerja sama dan kebersamaan dari banyak pihak, termasuk dari Biro Kepegawaian sebagai penyedia SDM. ”Perjuangan kehumasan ini adalah perjuangan kita bersama,” ujar Pagar, Rabu (07/10/2020) pagi.
Kompetensi SDM kehumasan, kata Pagar, memiliki porsi yang sangat penting dalam mendukung peran, tugas, dan fungsi kehumasan secara optimal. “Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH) perlu didorong pemberdayaannya dan diperbanyak jumlahnya. Kami harapkan dukungan dari Biro Kepegawaian,” kata Pagar saat memberikan pembekalan pada kegiatan Penyusunan Soal Seleksi Kompetensi Bidang WPFK (Wawancara, Pengamatan Fisik, dan Keterampilan) dan Pemeriksaan Hasil SKB Ujian Praktek Jabatan Pranata Humas dan Pranata Komputer pada Seleksi CPNS Tahun 2019 di lingkungan Kemenkumham.
JFPH merupakan jabatan yang sangat strategis dan diharapkan mampu bekerja dengan memperhatikan beberapa hal, diantaranya etika kerja, keterampilan, dan koordinasi. “Selain itu, kecepatan bekerja dalam hal pelayanan informasi dan kehumasan juga penting,” kata Pagar.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemenkumham, Hermansyah Siregar menjelaskan saat ini Kemenkumham telah memiliki ratusan aplikasi pelayanan, baik eksternal maupun internal. “Semua aplikasi yang dibuat, output-nya adalah data. Kami, saat ini sedang mengembangkan sebuah dashboard, yang terdiri dari tampilan eksekutif dan publik, yang akan menampilkan seluruh data dari aplikasi yang ada,” ujar Herman.
Kemenkumham, kata Herman, memiliki 627 aplikasi, 386 website, dan 1.031 aplikasi berbasis website. “Kemenkumham memiliki banyak sekali aplikasi, yang memproduksi (aplikasi) ini adalah SDM TI (teknologi informasi) di Kemenkumham,” jelas Herman.
Meski begitu, Kemenkumham sebenarnya kekurangan SDM TI. Herman berharap penerimaan CPNS kali ini mampu menjaring SDM berlatar belakang TI yang kompeten untuk menjadi pranata komputer, yang mampu memenuhi ekspektasi pekerjaan TI di Kemenkumham. “Saat ini jumlah SDM (berlatar belakang pendidikan) TI sebanyak 1.713, dimana 60 orang adalah pranata komputer, dan 1.653 fungsional TI,” katanya. “Di Pusdatin, dari jumlah SDM 25 orang, Pranata Komputer hanya empat orang,” pungkasnya.
Kegiatan ini dilaksanakan selama empat hari, sejak 5 s.d. 8 Oktober 2020, diikuti oleh peserta yang berasal dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.