kemenag.go.id – Menteri Agama Fachrul Razi mengajak komunitas pesantren untuk dapat turut serta berkiprah memajukan kesejahteraan masyarakat Papua. Hal ini disampaikan Menag saat membuka gelaran virtual Muktamar Pemikiran Santri Nusantara Seri ke-5, di Jakarta.
“Pesantren dengan pendidikannya yang moderat dan toleran sangat relevan untuk turut serta membangun kehidupan keagamaan di Papua,” kata Menag, Selasa (20/10).
Mukmatar yang dilaksanakan dalam rangka Hari Santri Nasional 2020 ini mengangkat tema Santri Bicara Papua: Membangun Damai di Bumi Cendrawasih. Hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardhani, Anggota Komisi Ombudsman Ahmad Suaedy, Ketua PWNU Papua Tony Wanggae, dan Dosen IAIN Jayapura Ade Yamin.
Menag menjelaskan Kementerian Agama tahun ini mulai merintis program Kita Cinta Papua. Program yang bertujuan memajukan kesejahteraan masyarakat Papua melalui peningkatan pendidikan agama dan keagamaan ini menurut Menag melibatkan seluruh tokoh agama di Papua, tak terkecuali pesantren.
“Komunitas pesantren dapat berpartisipasi dalam pembangunan keagamaan di Papua melalui dakwah-dakwah yang disampaikannya,” jelas Menag.
“Oleh karenanya, kami mengajak kalangan santri untuk bersama-sama mengembangkan Papua. Bisa bergabung dengan kami dalam gerakan Kita Cinta Papua, atau juga melakukan kegiatan sendiri dengan tujuan yang sama,” kata Menag.
Lebih lanjut, Menag meminta Muktamar Pemikiran Santri Nusantara ini mampu memberi kontribusi untuk membantu mewujudkan program Kita Cinta Papua secara holistik dan aplikatif. “Saya percaya komunitas pesantren dan para santri mampu mewujudkan hal ini,” ujar Menag.
“Pesantren adalah institusi pendidikan dengan pengalaman panjang. Tentu memiliki sumberdaya manusia yang memadai untuk berkiprah sebagai motor pemberdayaan bagi Indonesia maju. Terlebih dalam pendidikan keagaman, dakwah, dan pengabdian masyarakat, dan utamanya di Papua,” tutur Menag.
Sementara Ketua PP Lakpesdam NU Rumadi Ahmad yang juga hadir memberikan pengantar dalam diskusi menyampaikan apresiasi terhadap berbagai ikhtiar yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Pemerintah sudah melakukan berbagai ikhtiar agar Papua memiliki kesempatan yang sama dengan provinsi lain. Masyarakat Papua harus secepatnya memiliki kesejahteraan yang sama dengan provinsi yang lain,” tutur Rumadi.
Bahkan menurut Rumadi untuk menunjukkan keseriusan pemerintah, pada 29 September 2020, Presiden Jokowi telah menandatangani Inpres No 9 tahun 2020 tentang Peningkatan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat. “Ini ikhtiar yang harus kita dorong agar masyarakat Papua mencapai kesejahteraan yang baik seperti provinsi yang lain. Pesantren juga harus ikut terlibat untuk bersama membangun Papua,” kata Rumadi.
