Marves – Jakarta, Menindaklanjuti kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara pada tanggal 22 Juni 2021 lalu, pada Senin (02-08-2021) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Gubernur Maluku Utara, dan para bupati/walikota melaksanakan rapat koordinasi untuk meninjau implementasi keputusan yang telah disepakati bersama pada kunjungan kerja tersebut.
Menko Luhut yang didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia Kalake dan Asisten Deputi (Asdep) Infrastruktur Pengembangan Wilayah Djoko Hartoyo, mengingatkan pentingnya menyegerakan dan mengeksekusi apa yang telah disepakati dalam rakor yang sebelumnya diselenggarakan di Sofifi, Maluku Utara.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ditetapkan bahwa Sofifi merupakan Ibukota Maluku Utara. Meskipun begitu, karena terbatasnya sarana dan prasarana di sana, pemerintahannya pun belum berjalan secara optimal.Baca juga: Kemenko Maritim Kunjungi Rama Sinta Rumah Garam di Cirebon
Oleh karena itu, pemerintah sepakat untuk tidak mempermasalahkan status Sofifi. “Kita perlu fokus untuk mempercepat pembangunan Ibukota Sofifi supaya pemerintahan bisa berjalan secara maksimal dan masyarakatnya nyaman tinggal di sana” tegas Menko Luhut.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dengan mempertimbangkan saran yang didapat dari Menteri Sekretaris Negara, menyampaikan persetujuannya, dan berharap pembangunan Sofifi dapat segera dilaksanakan tanpa perlu menyoal lagi status ibukota dan status kawasan khusus.
Menteri Tito pun menambahkan, “Apabila nantinya diperlukan Peraturan Presiden untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Sofifi, kami akan bersama-sama buatkan.” Ia pun menyampaikan skenario pembangunan Ibukota Sofifi yang mencakup soal energi dan sumber daya mineral, jaringan, kesehatan, lahan, mitigasi, pemerintahan, pendidikan, kawasan pemukiman, pengembangan ekonomi, transportasi dan logistik, dan sebagainya.
Fasilitas infrastruktur dan transportasi antarwilayah juga sudah dapat dibilang memadai. “Di sana sudah ada Bandara Kuabang Kao dan pelabuhan barang serta pelabuhan penumpang. Saya pikir ini sudah cukup untuk mendukung ibukota,” ucap Menteri Budi Karya. Selain itu, tengah dibangun pula tanggul Sungai Akelaka, drainase primer Ibukota Sofifi, jalan simpang Dodinga-Sofifi-Akelamo, tempat pembuangan akhir sampah, optimalisasi sistem penyediaan air minum, pembangunan rumah susun bagi aparatur sipil negara yang seluruhnya ditargetkan maksimal selesai tahun 2022. Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil juga menyebutkan akan segera menyelesaikan masalah tata ruang supaya bisa dipersiapkan Rencana Detail Tata Ruangnya.Baca juga: Menko Luhut: Amerika Serikat Akan Berinvestasi Multibillion USD di Indonesia
Menutup rapat, Menko Luhut memberikan arahan agar pembangunan dilakukan terpusat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan meminta Sekjen Kementerian PUPR untuk membuat Master Plan sehingga dapat segera dilaporkan kepada Presiden. Pembangunan dapat dikerjakan dengan mengoptimalkan anggaran sesuai opsi yang telah disampaikan oleh Mendagri. “Saya harap tahun 2022 pembangunan dapat dimulai dan kuartal pertama tahun 2023 masyarakat sudah mulai pindah ke Sofifi sambil melanjutkan pembangunan yang belum selesai,” cetusnya.
Menanggapi keputusan ini, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang turut hadir bersama sultan/tokoh masyarakat setempat mengaku senang dan berterima kasih atas perhatian pemerintah pusat. Ia pun menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan mendukung pemerintah pusat dalam menyukseskan pembangunan infrastruktur di Ibukota Sofifi.
Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
