Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng Pusat Investasi Pemerintah (PIP) BLU Kementerian Keuangan untuk mengoptimalkan pembiayaan program Ultra Mikro (UMi).
Kerjasama tersebut tercermin dari penandatanganan KemenKopUKM dan PIP pada saat Rapat Koordinasi pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan seminar “Digitalisasi UMKM Perempuan antara Tantangan dan Harapan”, masing-masing oleh SesKemenKopUKM Arif R Hakim dan Dirut PIP Ririn Kadariyah di Jakarta, Kamis (17/2/2022).
SesKemenKopUKM Arif R Hakim mengapresiasi inisiatif kerja sama antara Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dengan Kementerian Koperasi dan UKM, meski sebenarnya kerja sama keduanya sudah dilakukan sejak awal berdirinya PIP.
SesKemenKopUKM Arif R Hakim mengatakan: “Dengan penegasan kerjasama ini dalam bentuk nota kesepahaman, diharapkan kerjasama ini dapat lebih dioptimalkan lagi.”
Dalam kesempatan tersebut hadir, Wamenkeu Suahasil Nazara (secara online), Hadiyanto (Direktur Jendral Pembendaharaan), Yustinus Prastowo (Stafsus Menkeu bidang Komunikasi Strategis), Didyk Choiroel (Sesditjen Jendral Pembendaharaan), Syafriadi (Direktur Sistem Manajemen Investasi Ditjen Perbendaharaan), Neneng Goenadi (Country managing Director Grab) dan Agnes Salyanty (Research Lead for Southeast Asia – women world banking). Arif R Hakim (SesKemenKopUKM) berharap dengan adanya nota kesepahaman ini target nasional KemenKopUKM yang sudah dicantumkan dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) bisa terwujud.
“Target itu antara lain, program transformasi pelaku usaha infomal ke formal, dimana dari 64 juta pelaku UMKM, baru 2,6 juta UMKM yang sudah memiliki NIB atau Nomor Induk Berusaha. Tahun 2022 ini kami menargetkan 5 juta UMKM yang memiliki NIB. Jadi jika nasabah Ultra Mikro PIP sudah mencapai 5,4 juta ditambah 2 juta nasabah lagi pada tahun ini, mudah-mudahan mereka memiliki NIB semua,” ujar Arif R Hakim.
Sasaran selanjutnya adalah mendorong pelaku UMKM untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi (TI), dengan target hingga 30 juta UMKM pada akhir tahun 2024.
Pada 2022, KemenKopUKM menargetkan 20 juta UMKM terdigitalisasi, dan Alhamdulillah sekarang sudah lebih dari 16 juta yang terdigitalisasi.
Arif R Hakim menambahkan, survei CSIS menunjukkan sebagian besar UMK saat ini menggunakan handphone sebagai alat pemasaran produk.
Sementara itu, Dirut PIP Ririn Kadariyah mengatakan meski dalam masa pandemi, pada tahun 2021 PIP mampu menyalurkan pembiayaan UMi kepada 1,9 juta debitur senilai Rp 7,03 triliun atau lebih dari target 1,8 juta debitur.
“Perlu ditegaskan bahwa 95 persen debitur UMi adalah perempuan, yang menunjukkan bahwa program UMi bersifat inklusif dan responsif gender,” kata Ririn.
Sejak diluncurkan pada 2017, pembiayaan UMi telah disalurkan kepada 5,4 juta debitur dengan total nilai Rp 18,08 triliun, yang dinikmati 500 dari 514 kota setingkat kabupaten di 34 provinsi.
“Tahun 2022 kami targetkan sebanyak 2,2 juta debitur baru sudah bisa mengakses produksi UMi ini. Kerja sama dengan KemenKopUKM ini bertujuan agar alokasi program UMi lebih optimal dengan pembinaan, pengawasan dan identifikasi terhadap koperasi dan lembaga penyalur lainnya.” ujar Ririn.
Ririn menambahkan, penggunaan e-money telah diujicobakan sejak 2019 dan akan berlaku pada 2021.
“PIP juga aktif melakukan pelatihan pemasaran online dan pendampingan pasar Grabfood. Tahun ini, PIP mengembangkan model pelatihan dan pendampingan yang lebih terstruktur sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh debitur tetapi juga masyarakat luas,” tambah Ririn.
Pembiayaan UMi adalah skema dana bergulir pemerintah yang dirancang untuk menyediakan akses ke usaha mikro. Program tersebut dilaksanakan oleh BLU PIP sebagai koordinator dana untuk penghimpunan dan penyaluran dana melalui kerjasama dengan koperasi dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB).
UMi berencana memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang tidak terjangkau melalui fasilitas pembiayaan bank, dengan pinjaman maksimal Rp 10 juta per orang.
Baca Juga : Menteri Ketenagakerjaan Mengapresiasi Tindakan Cepat Kerja Polisi dalam Penanganan Kasus Pungli terhadap UKM
