17-03-2021 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Sihar Hamonangan Sitorus Pane mengatakan negara-negara saat ini tengah dihadapkan pada tantangan pembangunan kembali pasca Covid-19. Beragam tantangan yang dihadapi dalam setahun terakhir menyadarkan dunia akan kebutuhan memperkuat ketahanan global dari berbagai aspek.
Hal itu disampaikaan saat menghadiri Webinar for the Asia-Pacific Region Parliaments yang diselenggarakan Inter-Parliamentary Union (IPU) bekerja sama dengan The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP).
“Sudah saatnya kita memikirkan arah pembangunan yang mengedepankan prinsip inklusif, keberlanjutan dan ramah lingkungan. Pandemi ini jadi kesempatan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang menempatkan SDGs sebagai landasan pokok,” kata Sihar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/3/2021).
Dia menambahkan, setelah program vaksinasi global bergulir di kuartal pertama tahun 2021 ini, tiba saatnya bagi negara-negara untuk mulai memikirkan proses pemulihan pasca pandemi. The Asia-Pacific Sustainable Development Goal Progress Report 2021 yang dirilis UN ESCAP mendapati mayoritas negara di kawasan Asia-Pasifik tidak lagi on track dalam pencapaian SDGs sebagai dampak pandemi.
Melalui Webinar bertema Building a better future where nobody is left behind: How can parliaments ensure that Covid-19 recovery strategies are in line with the SDGs?, anggota parlemen dari 53 negara anggota ESCAP melakukan dialog dan bertukar pikiran mengenai inovasi-inovasi yang dilakukan dalam mencapai SDGs di tengah situasi tidak menentu akibat krisis kesehatan yang berkembang menjadi krisis multidimensional.
BKSAP DPR RI dalam kesempatan ini kembali menegaskan komitmen DPR untuk mendukung visi green growth sebagai arah kebijakan pembangunan ke depan. Pembangunan tidak hanya berorientasi pada manusia tetapi juga mempertimbangkan aspek lingkungan. Hal ini akan menjadi semakin signifikan karena berbagai negara akan bertemu bulan Oktober tahun ini untuk membahas perubahan iklim.
“Pandemi telah membuat banyak negara melupakan komitmen global pencapaian Agenda 2030. Realokasi anggaran untuk upaya-upaya mitigasi pandemi membuat banyak negara tidak memiliki sumber daya memadai. Tetapi saya sampaikan bahwa komitmen kita tetap kuat untuk pembangunan berkelanjutan. BKSAP mendukung upaya green growth untuk pembangunan yang lebih inklusif, tangguh dan berkelanjutan,” demikian ditambahkan Sihar.
Khusus terkait ekonomi hijau, politisi PDI-Perjuangan ini memaparkan mengenai integrasi aspek pelestarian lingkungan dan promosi sirkular ekonomi dalam paket kebijakan penyehatan ekonomi nasional.
Forum membahas juga mengenai pelibatan parlemen dalam Voluntary National Review (VNR) SDGs dan best practices negara-negara menyiapkan VNR di tengah pandemi. Tahun ini merupakan kali ketiga Indonesia mengajukan VNR di High Level Political Forum (HLPF) PBB. Indonesia merupakan satu dari 9 negara di dunia yang mengajukan VNR untuk ketigakalinya. (bksap,ann/es)
