Kepala Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI Asep Ahmad Saefulloh di Kopo, Bogor, Senin (29/3/2021). Foto: Puntho/nvl
Kepala Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI Asep Ahmad Saefulloh menyarankan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementerian Pertanian untuk meningkatkan ekosistem pertanian dalam upaya peningkatan sektor produksi pertanian. Sehingga, sektor pertanian menjadi semakin diminati generasi milenial.
Demikian ditekankan Asep disela-sela pertemuan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI dengan tema ‘Pembangunan Sektor Pertanian: Masalah, Tantangan, Hambatan dan Dukungan Anggaran Melalui APBN, di Kopo, Bogor, Senin (29/3/2021). Turut hadir, Direktur Pembiayaan PSP Kementan Indah Megawati dan Tenaga Ahli Sekretariat Food Estate Bappenas Suwidi Tono.
“Pusat Kajian Anggaran DPR merekomendasikan pemerintah untuk meningkatkan sektor pertanian. Peningkatan tidak semata berkaitan dengan alokasi anggaran namun lebih luas yakni meningkatkan ekosistem pertanian. Hal ini yang dikaji secara lebih mendalam dengan fokus pada sisi sarana dan prasarana,” ujar Asep.
Mengingat, sambung Asep, sarana dan prasarana itu merupakan bagian dari bagian tak terpisahkan dari salah satu aspek peningkatan produksi pertanian dari dari hulu hingga ke hilir terutama dari sisi peningkatan produksi. Disamping tak kalah pentingnya aspek sisi pembiayaan, peningkatan skill kompetensi petani dan dukungan teknologi pertanian.
“Maka, Pusat Kajian Anggaran DPR merekomendasikan agar pemerintah dalam meningkatkan ekosistem pertanian ini secara keseluruhan dan tidak secara parsial. Mengingat, jika secara parsial disisi satu masalah bisa diatasi tapi sisi masalah lainnya muncul. Jadi, peningkatan ekosistem sektor pertanian harus dilihat dari banyak aspek,” tandas Asep.
Sementara itu, Direktur Pembiayaan Dirjen PSP Kementan Indah Megawati menyatakan dengan adanya kajian tersebut maka kedepannya anggaran pertanian semakin tepat sasaran dan tepat guna. Salah satunya, seperti KUR sebesar Rp70 triliun yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan bagi seluruh petani di Indonesia.
“Selain itu, Kementan juga melakukan subsidi-subsidi di bidang produksi pertanian. Terutama, untuk pupuk benih dan mesin pertanian seperti dalam peningkatan produksi di food estate, Kalteng. Sehingga, sisi anggaran harus tetap seimbang antara anggaran ketahanan pangan dan peningkatan produksi pertanian,” papar Indah. (pun/sf)