Setiap menjelang Idulfitri, kenaikan berbagai harga kebutuhan pokok seolah menjadi menu wajib, bahkan seakan telah menjadi hukum pasar. Siklus tahunan ini tak pernah tertangani secara tuntas dan mendasar. Di era pandemi, masyarakat bawah menjadi yang paling terdampak, pemerintah diharapkan bekerja ekstra untuk menjaga stabilitas harga agar masyarakat tidak semakin terbebani dengan kenaikan harga komoditas pokok.
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa hal mendesak yang harus segera dilakukan pemerintah saat ini adalah melakukan reposisi strategi dalam tata kelola kebijakan pangan dalam konteks yang lebih luas. Menurutnya, tata kelola di sini dimaksudkan untuk memastikan ketercukupan pasokan bahan makanan di seluruh daerah Indonesia.
Selain itu, ia juga menegaskan, agar pemangku kepentingan memastikan jalur distribusi yang memadai dan terjangkau, sehingga bisa memangkas biaya logistik yang muaranya adalah keterjangkauan daya beli masyarakat. “Soal ketersediaan pangan dan aksesibilitas bahan pangan ini adalah kunci,” tandas Gus Ami, sapaan akrab Muhaimin Iskandar dalam rilis yang diterima Parlemantaria, Rabu (28/4/2021).
Gus Ami menyatakan, di setiap momen Idul Fitri, kenaikan harga-harga seolah menjadi menu wajib maka di situlah negara harus hadir. Menurut Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, negara harus mampu melakukan pemberdayaan sistem pasar serta mekanisme pemasaran yang efektif dan efisien, yang disempurnakan melalui kebijakan tata niaga.
“Intervensi negara dalam hal distribusi pangan pokok masih relevan untuk melindungi konsumen dari melambungnya harga-harga yang kadang tak terkendali,” imbuhnya. Gus Ami mengingatkan bahwa buruknya tata kelola pangan inilah yang ditengarai menjadi sebab utama impor beberapa kebutuhan bahan pangan dan melonjaknya harga-harga karena dikendalikan segelintir pemain.
Karena itu menurut Gus Ami, ke depan harus ada tindakan cepat dan terobosan yang harus diambil pemerintah untuk melakukan reformasi tata kelola pangan secara keseluruhan. Langkah nyata, komprehensif dan mendasar diperlukan untuk mengatasi carut-marut persoalan pangan di Indonesia.
“Pemerintah harus segera melakukan listing terhadap seluruh perangkat perundang-undangan yang berkaitan dengan pangan dan kemudian dilihat bagaimana kerangka eksekusinya untuk selanjutnya dibuat roadmap yang jelas,” pungkas legislator dapil Jawa Timur VIII itu.
Dalam pandangan Gus Ami, salah satu penyebab tidak efektifnya berbagai instrumen kebijakan untuk menjaga fluktuasi harga bahan pangan adalah buruknya tata kelola kelembagaan pangan. Bagi Gus Ami, desain tata kelola kelembagaan ini mutlak diperlukan untuk menunjang kerangka dasar ketahanan pangan Indonesia. Kelembagaan di sini adalah sebuah aturan main yang diikuti dan ditegakkan secara baik. (eko/sf)