Presiden Joko Widodo meminta seluruh aparat yang bertugas dalam penyekatan dan pengendalian mobilitas masyarakat di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tidak bersikap arogan dan kasar. Menurutnya, para aparat seharusnya bersikap tegas dan santun dalam mengatur masyarakat maupun para pedagang.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat menjadi tuan rumah rapat terbatas virtual penilaian PPKM darurat di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 16 Juli 2021.
“Saya minta polisi dan nanti Menteri Dalam Negeri untuk menuntut pemerintah daerah agar tidak kasar dan keras, tapi tegas dan sopan. Tapi sosialisasi himbauan dan saat membagikan beras, mungkin akan lebih menyampaikan isi pesannya. ,” kata presiden.
Menurut Presiden, beberapa kejadian di daerah, seperti pemukulan terhadap penjaga toko oleh Satpol PP, tidak perlu terjadi.
“Saya kira kejadian di Sulawesi Selatan seperti penyerangan Satpol PP terhadap pemilik toko, terutama perempuan, dapat memperkeruh suasana,” katanya.
Presiden juga meminta jajarannya untuk menilai kembali pembatasan pergerakan masyarakat melalui penyekatan jalan. Menurut pantauan Presiden, banyak ruas jalan yang masih terlihat ramai pada pagi dan sore hari.
“Kami sudah melakukan berbagai penyekatan, tapi kalau saya lihat malam hari dan saya ke Pulo Gadung tadi pagi, saya lihat masih ramai. Penyekatan ini juga bisa efektif menurunkan kasus, karena banyak keluarga saat ini yang terdampak. Atau ada strategi lain yang bisa kita intervensi,” jelasnya.
Untuk itu, Presoden meminta kajian yang lebih detail tentang efektivitas penyekatan tersebut. Presiden menyatakan bahwa penerapan disiplin protokol kesehatan, terutama penggunaan masker, menjadi kunci pengendalian penyebaran kasus Covid-19.
“Karena klaster sudah masuk keluarga, kuncinya sebenarnya pakai masker. Ikuti aturan protokol kesehatan terutama pakai masker. Tapi, seperti yang saya minta dari awal, BNPB bekerja sangat keras terkait masalah penyediaan masker. Tidak ada kampanye masker yang saya lihat sejauh ini, “katanya.