HumasRI – Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyalurkan Bantuan Langsung Tunai BBM (BLT BBM) tahap pertama kepada 20,6 juta KPM di seluruh Indonesia. Penyaluran dimulai dari Indonesia bagian timur, Provinsi Papua.
Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada 100 KPM di Kabupaten Jayapura, Kantor Pos Indonesia, Kabupaten Jayapura, Sentani.
“Hari ini kita telah memulai pembagian BLT BBM, yang diberikan kepada masyarakat selamat empat bulan. Per bulan diberikan Rp150 ribu, jadi totalnya Rp600 ribu dan diberikan dua kali, tiga ratus, tiga ratus,” kata Presiden di Kantor Pos Sentani, Rabu (31/8/2022).
BLT BBM dihadirkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. “Ya, penyerahan ini dilakukan agar daya beli dan konsumsi masyarakat jadi lebih baik,” kata Presiden Jokowi.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri BUMN Erick Thohir menyaksikan langsung pendistribusian BLT BBM Tahap 1. Turut mendampingi Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R Djoemadi, tim Direktorat Jaminan Sosial Kemensos, dan PT Pos Indonesia Cabang Sentani.
Baca Juga : Presiden Jokowi Tambah Bansos Rp 24,17 T
BLT BBM ini, selain diberikan kepada keluarga penerima manfaat akan disalurkan juga untuk sekitar 16 juta pekerja dengan nilai Rp 600.000.
Sebagai informasi, pemerintah akan menyalurkan 3 jenis bansos kepada masyarakat sebaga upaya untuk meningkatkan daya beli yang merupakan efek kenaikan hara ditengah ancaman krisis global.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa bantuan sosial itu merupakan bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 T.
“Pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun,” ucap Menkeu dalam keterangannya usai melakukan Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/08/2022).
3 Bansos yang disiapkan pemerintah adalah sebagai berikut :
1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Alokasi anggaran untuk BLT mencapai Rp 12,4 T. Program ini dikhususkan untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat. BLT akan disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia.
“Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan anggaran sebesar Rp 12,4 triliun yang akan mulai dibayarkan oleh Ibu Mensos Rp 150 ribu selama empat kali. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp 300 ribu pertama dan Rp 300 ribu kedua,” jelas Menkeu.
2. Bantuan Subsidi Upah (BSU)
Anggaran yang dialokasikan untuk BSU mencapai Rp 9,6 T. BSU akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan akan diberikan kepada 16 juta pekerja dengan masing-masing menerima Rp 600.000.
Untuk BSU, Presiden Jokowi memberikan instruksi untuk membantu 16 juta pekerja dengan penghasilan maksimum Rp 3,5 juta/bulan dengan bantuan Rp 600.000. Sehingga, total anggaran BSU sebesar Rp 9,6 triliun.
“Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut,” kata Sri Mulyani.
3. Subsidi Transportasi
Untuk subsidi transportasi, Pemerintah daerah (pemda) sudah diminta menyiapkan sebanyak dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil).
Subsidi transportasi akan diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan serta perlindungan sosial tambahan. Pemda juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat.
Baca Juga : Presiden Jokowi Luncurkan Kartu Kredit Pemerintah dan QRIS Antarnegara