HumasRI – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum mulai telah mulai dilaksanakan di Bali. Dalam pertemuan yang digelar sejak 10-11 Oktober 2023 itu, Presiden Jokowi memimpin sejumlah negara pulau dan kepulauan.
Diketahui, AIS Forum berawal dari Deklarasi Manado pada 1 November 2028 lalu. Mulanya pembentukan AIS Forum hanya disepakati oleh 47 negara sebelum akhirnya berkembang menjadi 51 negara.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi (Dirjen IKP Kemenkominfo) Usman Kansong mengatakan KTT AIS Forum diyakini dapat membantu aspirasi negara-negara pulau dan kepulauan dapat didengar komunitas internasional.
“Kita ingin suara-suara negara pulau dan kepulauan ini didengar di level internasional”, tuturnya
Nantinya aspirasi tersebut akan dituangkan dalam bentuk pernyataan bersama kepala negara anggota AIS Forum.
3 Isu Penting dalam KTT AIS di Bali
Dia menambahkan bahwa pelaksanaan KTT AIS akan membahas tiga isu penting. Seperti, pembangunan ekonomi biru, tantangan perubahan iklim, dan mempererat solidaritas antara negara pulau dan kepulauan.
Penguatan solidaritas negara pulau dan kepulauan menjadi penting sebab AIS Forum menghadapi berbagai tantangan yang sama, contohnya adalah penangkapan ikan secara ilegal.
“Illegal fishing mengganggu lingkungan karena aktivitas fishing itu secara semena-mena. Ikan dari segala jenis dan ukuran apa pun diambil,” ucapnya.
Ditempat terpisah, Kepala Sekretariat AIS Forum, Riny Modaso menerangkan bahwa AIS Forum telah meluncurkan program AIS Blue Hub dan AIS Research and Development Center sebagai side events KTT AIS Forum 2023, di Hotel Mulia, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali.
“Dua program itu merupakan turunan dari misi AIS Forum dalam menyediakan solusi inovatif di bidang ekonomi biru dan akademik,” terang Riny.
AIS Forum Sebagai Solusi Inovatif
AIS Forum, lanjutnya, mempelopori dan mewadahi solusi-solusi inovatif yang diimplementasikan ke dalam berbagai program-program turunan, demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan untuk masa depan negara-negara pulau dan kepulauan.
Lebih lanjut, Riny menjelaskan Blue Hub dan AIS Research and Development Center diluncurkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Norimasa Shimomura. Perwakilan dari berbagai negara AIS, perwakilan perusahaan, akademisi, dan partisipan dari berbagai kalangan juga menghadiri peluncuran.
“Kami harap program-program ini dapat mewadahi dan memfasilitasi para inovator, akademisi, dan wirausahawan biru. Bersama-sama kita membangun dan mengembangkan sektor biru,” ujar Riny.
Baca Juga: Kemenlu Siap Evakuasi WNI di Daerah Israel dan Palestina
Dapatkan informasi terupdate berita populer harian dari humasri.com. Untuk kerjasama lainnya bisa hubungi ke media sosial kami lain