HumasRI.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan pembicaraan mengenai kerja sama dalam bidang ketahanan pangan, termasuk masalah impor beras, saat bertemu dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet di Hotel Park Hyatt, Melbourne, Australia, pada hari Selasa (5/3/2024).
Jokowi juga menekankan pentingnya menyelesaikan pembaruan dalam Memorandum of Understanding (MoU) tentang Kerja Sama Perdagangan Beras dan MoU tentang Pembentukan Mekanisme Imbal Dagang guna mencapai kesepakatan mengenai harga dan volume impor beras.
“Implementasi MoU Pertanian juga perlu segera didorong khususnya tindak lanjut peningkatan kapasitas manajemen pertanian, irigasi, serta investasi pengolahan dan penyimpanan beras,” ujar Jokowi, dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden.
Di dalam pertemuan bilateral tersebut, Jokowi juga mendorong peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi melalui pengembangan konektivitas dan infrastruktur, baik dalam sektor udara maupun laut. Terkait investasi, Jokowi menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia telah bersiap untuk berkontribusi dan menjadi mitra utama dalam pengembangan sektor perkeretaapian dan infrastruktur.
“Selain itu kita juga perlu terus mendorong interaksi antarsektor bisnis untuk perkuat perdagangan dan investasi,” kata dia.
Dalam hal pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Jokowi menghargai dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kamboja dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai korban.
Jokowi menyoroti pentingnya meningkatkan kerja sama dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang antara negara asal dan negara tujuan, serta implementasi Nota Kesepahaman (MoU) Pemberantasan Kejahatan Transnasional tahun 2023.
“MoU Pemberantasan Kejahatan Transnasional tahun 2023 perlu segera diimplementasikan, terutama pertukaran informasi intelijen dan peningkatan kapasitas kepolisian kedua negara,” ujar Jokowi.
Selain itu, Presiden juga menegaskan urgensi implementasi kesepakatan ASEAN, khususnya Lima Poin Konsensus (5PC), serta menekankan pentingnya penyelesaian krisis di Myanmar.
“Kita sadari ASEAN masih miliki pekerjaan rumah untuk implementasi kesepakatan ASEAN dan selesaikan krisis Myanmar. Indonesia akan terus dukung keketuaan Laos tahun ini terutama dalam implementasi 5PC,” ujar Jokowi.
Baca Juga : Presiden Jokowi Hadiri KTT Khusus ASEAN-Australia
Dapatkan informasi terupdate berita dari kami. Untuk kerjasama lainya bisa kontak email atau sosial media HumasRI lainnya.