Jakarta — Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengungkap alasan pemerintah tidak menggelar upacara kenegaraan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Menurut Juri, keputusan tersebut diambil karena proses pembangunan infrastruktur di IKN belum sepenuhnya rampung.
“Ya, di IKN kan sedang dalam proses penyelesaian pembangunan. Jadi, kita konsentrasi menyelesaikan pembangunan IKN,” ujar Juri usai rapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Kamis (17/7).
Ia menegaskan bahwa kondisi infrastruktur yang belum selesai menjadi alasan utama pelaksanaan upacara dipusatkan di Jakarta.
“Iya, karena proses infrastruktur belum kelar,” ungkapnya.
Juri menyampaikan bahwa upacara detik-detik proklamasi akan tetap digelar secara kenegaraan di Jakarta. Meski demikian, pihak Otorita IKN (OIKN) juga akan menyelenggarakan upacara tersendiri di wilayah IKN.
“Di IKN juga ada upacara, jadi OIKN juga akan menyelenggarakan upacara,” katanya, tanpa merinci siapa saja peserta yang akan hadir dalam upacara di IKN tersebut.
Sebagai catatan, pada tahun sebelumnya, Presiden Joko Widodo menjadi kepala negara pertama yang memimpin upacara HUT RI secara resmi di IKN Nusantara. Upacara tersebut dihadiri oleh sekitar 1.400 tamu undangan dan turut dihadiri Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih hasil Pemilu 2024, yang kala itu masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Sementara itu, peringatan HUT ke-79 RI juga digelar secara hybrid, dengan satu rangkaian upacara dilangsungkan di Jakarta dan dipimpin oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin bersama Wakil Presiden terpilih periode 2024–2029, Gibran Rakabuming Raka.