Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet pada Senin (8/9/2025). Dalam perombakan ini, Prabowo melantik sejumlah menteri baru sekaligus meresmikan Kementerian Haji dan Umrah, yang kini resmi masuk dalam struktur Kabinet Merah Putih.
Daftar Menteri Baru di Kabinet Prabowo
Upacara pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta dengan khidmat. Sejumlah pejabat tinggi negara hadir mendampingi Presiden. Berikut nama-nama menteri baru yang dilantik:
-
Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Sri Mulyani.
-
Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi.
-
Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran.
-
Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah.
-
Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Selain itu, posisi Menko Polhukam dan Menpora masih kosong dan akan diisi sementara oleh pejabat ad interim.
Alasan Reshuffle dan Pengesahan Kementerian Baru
Menurut keterangan resmi Istana, reshuffle dilakukan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Evaluasi menyeluruh terhadap para menteri membuat Prabowo menilai perlu adanya rotasi dan penguatan di beberapa sektor.
Yang paling mencolok adalah pengesahan Kementerian Haji dan Umrah. Sebelumnya, urusan haji dan umrah dikelola oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah di bawah Kementerian Agama. Kini, dengan kementerian baru, pemerintah berharap pelayanan ibadah umat Islam bisa lebih fokus dan optimal.
Dampak bagi Kabinet Merah Putih
Reshuffle ini menjadi perombakan kabinet kedua sejak Kabinet Merah Putih terbentuk. Dengan hadirnya menteri baru serta kementerian baru, pemerintahan Prabowo–Gibran diharapkan lebih tangguh dalam menjawab tantangan, mulai dari pengelolaan keuangan negara, penguatan koperasi, perlindungan pekerja migran, hingga pelayanan haji dan umrah.
Masyarakat menaruh harapan besar agar para pejabat yang baru dilantik dapat bekerja cepat dan memberikan dampak nyata bagi rakyat.
Pelantikan menteri baru oleh Presiden Prabowo Subianto sekaligus pengesahan Kementerian Haji dan Umrah menjadi langkah penting dalam memperkuat efektivitas pemerintahan.
Perubahan ini diharapkan dapat membawa peningkatan layanan publik, menjaga stabilitas keuangan, memperhatikan pekerja migran, serta memastikan ibadah haji dan umrah masyarakat Indonesia berjalan lebih baik.