Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid. Foto: Oji/nvl
Pada rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM terungkap, banyak pengusul Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) tidak bisa menerima BPUM dari BRI, lantaran kesalahan nomor induk kependudukan (NIK). Teknologi informasi (TI) di BRI dan dinas koperasi di daerah pun dipertanyakan. Padahal, pengusul sudah melampirkan data kependudukannya dengan benar.
Hal ini dikemukakan oleh Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid di hadapan raker dengan Menkop UKM Teten Masduki, Kamis (1/4/2021). Nusron mempertanyakan, bagaimana nama-nama pengusul yang merupakan pelaku usaha kecil tidak bisa menerima BPUM dari BRI. Saat diusulkan lewat koperasi tempat bernaung para pengusul, ternyata BRI tak bisa mencairkannya. Ternyata, NIK para pengusul yang mucul di BRI berbeda dengan NIK saat diusulkan koperasi.
“Yang diusulkan di koperasi ketikannya sama dengan NIK, lengkap dengan fotokopi KTP-nya. Tapi ketika pencairan di BRI, NIK-nya berubah. Jadi perubahan itu bukan salah ketik pengusul, tapi prosesnya ketika di koperasi atau di BRI. Ini lucu. Data di email koperasinya, NIK dengan fotokopinya sama persis. Tapi, perubahan itu ketika di BRI. Ada perubahan NIK,” ungkap Anggota F-PG DPR itu.
Di Kabupaten Jepara, dari 40 ribu penerima BPUM, ada 2184 yang diusulkan lewat koperasi. Mereka tidak bisa mengakses BPUM lantaran ada kesalahan NIK yang muncul di BRI. Nusron meyakini, 31 persen kasus tidak cairnya BPUM karena kesalahan TI BRI. Bagaimana NIK pengusul tiba-tiba tidak sama dengan NIK yang muncul pada printout BRI.
“Bukan karena belum aktivasi atau belum memiliki waktu. Data pengusul dengan NIK dan fotokopi KTP-nya sudah sama persis. Tapi kenapa begitu muncul hasil printout-nya di BRI, kok, beda. Kemudian warga pun menjadi korban. Ini solusinya bagaimana,” kilah legislator dapil Jateng II ini. Sekali lagi dia menegaskan, kesalahan bukan di pengusul atau penerima. Di Kudus, lanjutnya, ada 1217. Data pengusulnya lengkap. Sudah diserahkan ke BRI cabang Kudus. Tapi, tetap tidak bisa dicairkan, karena beda dengan hasil printout yang ada di BRI. (mh)