Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie saat memimpin pertemuan dengan jajaran pemerintah Sumut, perwakilan Kemenkeu serta mitra kerja Komisi XI di Medan, Sumatera Utara, Senin (12/4/2021). Foto: Mentari/Man
Komisi XI DPR RI melakukan fungsi pengawasan yang difokuskan pada monitoring terhadap kebijakan fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan terhadap perekonomian khususnya Sumatera Utara. Di mana, sektor-sektor produktif di Sumut saat ini masih belum bergerak seperti sektor pertanian dan perdagangan yang tingkat konsumsinya mencapai 70 persen dari pertumbuhan ekonomi di Sumut.
“Dari paparan yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumut maupun mitra kerja tadi, kami melihat memang masih ada problem terhadap daya beli masyarakat yang masih rendah,” ucap Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie usai memimpin pertemuan dengan jajaran pemerintah Sumut, perwakilan Kemenkeu serta mitra kerja Komisi XI di Medan, Sumatera Utara, Senin (12/4/2021).
Dolfie menjelaskan, terlihat dari laporan yang disampaikan mitra kerja, perekonomian di Sumut sudah mulai ada pembalikan. Artinya tadinya jatuh dalam -5 persen sekarang sudah mulai naik menjadi -1 persen. “Walaupun masih kontraksi, memang perlu ada sinergi kebijakan untuk mempercepat mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut,” ujar politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Ia mendorong, perlu adanya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga antara otoritas moneter, otoritas sektor jasa keuangan untuk mendorong sektor-sektor produktif kembali bergairah.
Selain itu Dolfie juga mengungkapkan untuk membangun sektor produktif baru, perlu effort yang luar biasa agar bisa menjadi existing. Ada 4 sektor produktif yang perlu didorong, yaitu pertanian, perdagangan, konstruksi dan infrastruktur. “Itu yang paling utama menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Kalau kita membangun sektor baru tentu effort-nya akan lebih besar,” tutup Dolfie. (mri/es)