Retail
No Result
View All Result
Jumat, September 12, 2025
  • Login
  • BERANDA
  • ISTANA
  • LEMBAGA TINGGI
  • JAGA INDONESIA
  • KEMENTERIAN
Publikasi Pemerintah Untuk Masyarakat
No Result
View All Result

Ketua DPR: Penegakan PPKM Darurat Harus Persuasif

Ketua DPR: Penegakan PPKM Darurat Harus Persuasif

by admin humasri
13 Juli 2021
in Uncategorized
3 0
0
Ketua DPR: Penegakan PPKM Darurat Harus Persuasif

YOU MAY ALSO LIKE

Kapolri dan Kakorlantas Tinjau Rest Area KM 57 & Penyeberangan Merak

Kampanye Keselamatan di Bundaran HI: Kakorlantas Polri Serukan Keselamatan Berkendara

Korlantas Gelar TFG Pastikan Operasi Lilin 2024 Siap Amankan Nataru

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengimbau pemerintah dengan aparatnya untuk mengedepankan empati selama penegakan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di sejumlah daerah. Pendekatan persuasif dan humanis mesti diutamakan agar seluruh lapisan masyarakat memahami ancaman penyebaran virus yang telah memakan banyak korban jiwa ini.

“Untuk mau mengikuti aturan PPKM Darurat itu, rakyat harus dipersuasi, jangan dimarahi-marahi, apalagi langsung main semprot,” ujar Puan dalam keterangan resminya yang diperoleh Parlementaria, Selasa (13/7/2021). Meski demikian, ia memahami tidak semua aparat bertindak dengan cara seperti itu.

“Ada juga yang sangat persuasif. Bahkan sampai memberi ganti rugi para pedagang. Tapi tolong sebisanya hindari kericuhan dalam penegakan aturan di lapangan,” tegas Puan. Politisi PDI-Perjuangan itu turut menyayangkan masih adanya penegakan aturan PPKM Darurat yang kurang mengedepankan sisi humanis.

Hal tersebut berdampak dengan munculnya spontanitas dari sejumlah warga masyarakat yang berbuntut kericuhan. Untuk itu ia mengimbau agar pemerintah perlu mengetahui bahwa masyarakat tidak bermaksud melanggar PPKM Darurat di tengah ancaman Covid-19.

“Tetapi, perlu juga kita sadari bahwa masih ada kebutuhan pokok rakyat yang tidak terpenuhi dengan adanya pembatasan ini,” papar Puan. Seperti yang diketahui, PPKM darurat diterapkan pemerintah di wilayah Jawa dan Bali mulai 3 hingga 20 Juli 2021.

Selama PPKM Darurat, sejumlah sektor mulai dari pendidikan, usaha, transportasi, seni budaya, pariwisata, kuliner, hingga sosial kemasyarakatan dibatasi aktivitasnya. Dengan pemberlakuan PPKM darurat ini, Puan mendorong pemerintah untuk segera mempercepat terealisasinya perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak PPKM darurat.

Apalagi, sebagian dari masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya di sektor informal, industri pariwisata, dan industri kreatif. “Tidak sedikit rakyat yang mencari nafkah di sektor-sektor informal. Kalau mereka tidak bekerja hari itu, maka tak ada penghasilan yang bisa membuat dapur ngebul,” ujarnya.

Lebih lanjut ia bilang, akselerasi penyampaian bantuan akan sangat bermanfaat untuk menopang daya beli masyarakat yang memang masih belum pulih akibat pandemi. Maka Puan pun mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menyalakan optimisme di tengah pandemi.

Ditambah lagi, pemerintah dan seluruh unsur masyarakat terus bekerja keras untuk menghadapi pagebluk yang memang belum mereda. “Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap bersatu hati, berjuang untuk tetap menyalakan optimisme dalam menghadapi pandemi ini,” pungkasnya. (ah/sf)

Share3Tweet2SendShareShare1

Pencarian

No Result
View All Result
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Kebijakan Privasi
  • Tentang Kami
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber
  • Citizen Journalism

© 2020 - © Copyright humasRI Team All Rights Reserved .

No Result
View All Result
  • BERANDA
  • ISTANA
  • LEMBAGA TINGGI
  • JAGA INDONESIA
  • KEMENTERIAN

© 2020 - © Copyright humasRI Team All Rights Reserved .

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?