Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat memimpin RDP Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (6/4/2021). Foto: Geraldi/nvl
Komisi II DPR RI mendesak Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melakukan penyusunan arah kebijakan pembinaan Ideologi Pancasila yang salah satu output-nya adalah modul dan materi pendidikan nonformal bagi seluruh elemen masyarakat. BPIP dapat berperan untuk memberikan materi pembinaan Ideologi Pancasila kepada masyarakat.
Namun Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengingatkan kepada BPIP sebelum menyebarluaskan materi pembinaan Ideologi Pancasila kepada masyarakat, BPIP perlu menyerahkan terlebih dahulu draf bahan ajar Pancasila Pendidikan kepada Komisi II DPR RI untuk dilakukan uji materi.
“Komisi II DPR RI meminta BPIP untuk menyerahkan draf bahan ajar Pancasila Pendidikan formal bagi pelajar dan mahasiswa kepada Komisi II DPR RI untuk dilakukan uji materi,” kata Doli saat memimpin RDP Komisi II DPR RI dengan Kepala BPIP Yudian Wahyudi, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (6/4/2021).
Politisi Partai Golkar itu memastikan Komisi II DPR RI mendukung penuh anggaran BPIP untuk melakukan penguatan program pengarusutamaan nilai-nilai Ideologi Pancasila dan menetapkan kebijakan masukkan mata pelajaran Pancasila ke dalam kurikulum dan bahan ajar bagi pelajar dan mahasiswa di jenjang pendidikan formal mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai dengan pendidikan Perguruan Tinggi.
“Komisi II meminta kepada Presiden Republik Indonesia agar memberikan dukungan anggaran yang memadai kepada BPIP untuk melakukan penguatan program pengarusutamaan nilai-nilai Ideologi Pancasila dan menetapkan kebijakan masukkan mata pelajaran Pancasila ke dalam kurikulum dan bahan ajar bagi pelajar dan mahasiswa di jenjang pendidikan formal mulai dari PAUD sampai pendidikan Perguruan Tinggi,” kata Doli.
Untuk memperlancar dan mempermudah program-program sosialisasi nilai-nilai Ideologi Pancasila kepada masyarakat, Doli meminta BPIP melakukan sinergi dan kerja sama dengan Komisi II DPR RI, Kementerian/Lembaga, serta Pemerintah Daerah (Pemda). “Komisi II DPR RI meminta BPIP melakukan sinergi dan kerja sama dengan Komisi II DPR RI, Kementerian, Lembaga Negara, serta Pemda agar program-program sosialisasi dalam rangka mengarusutamakan nilai-nilai Ideologi Pancasila dikalangan masyarakat dapat lebih masif,” tutup legislator dapil Sumatera Utara III itu. (qq/sf)