HumasRI – Tim Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Masa Reses dalam rangka meninjau kesiapan infrastruktur mudik 2023 di Stasiun Bandung dan Terminal Leuwi Panjang.
Dalam peninjauan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras itu, difokuskan pada pengawasan persiapan angkutan Lebaran 2023, baik penyelenggaraan angkutan di sektor darat, baik melalui moda kereta api, maupun moda transportasi umum (bus) maupun transportasi pribadi seperti mobil dan motor yang melewati jalan raya.
“Kami menilai bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah tujuan dan lintasan utama mudik Lebaran tahun 2023,” ungkap Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras kepada Parlementaria saat memimpin tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI dalam rangka peninjauan kesiapan infrasftruktur dan transportasi untuk mendukung penyelenggaraan mudik lebaran 2023/1444 H di Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/4/2023).
Diketahui, berdasarkan hasil survey Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan penumpang secara rasional pada masa lebaran 2023 adalah 45,8 persen atau 123,8 juta orang, dengan potensi pergerakan terbanyak di Pulau Jawa sebanyak 62,5 persen atau 77,3 juta orang.
Secara rinci, perjalanan melalui moda darat diperkirakan sebanyak 75 persen dari total seluruh perjalanan, dengan persentase penggunaan mobil pribadi sebanyak 22,07 persen, sepeda motor sebanyak 20,30 persen dan bus sebanyaka 18,39 persen. Sementara, pilihan utama jalur mobil adalah Tol Trans Jawa sebanyak 33,53 persen, termasuk melewati wilayah Provinsi Jawa Barat.
Berkaitan dengan tingginya data mobilisasi penumpang pada mudik Lebaran 2023 tersebut, ia meminta seluruh stakeholder terkait yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan Mudik Lebaran 2023 memperhatikan beberapa aspek. Pertama, keterjaminan faktor keamanan, keselamatan, kenyamanan dan kualitas pelayanan menjadi hal utama dan prioritas dari semua pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan angkutan Mudik Lebaran 2023.
Kedua, koordinasi dan kerja sama yang baik antara Pemerintah sebagai regulator dengan para operator transportasi dan Badan Usaha Jalan Tol dalam pengendaliaan dan penyelenggaraan angkutan Mudik Lebaran 2023; Ketiga, pemenuhan standar pelayanan minimal di jalan tol, antara lain, yaitu kondisi jalan, peningkatan sarana dan prasarana jalan tol dan fasilitas pendukung lainnya dalam rangka mendukung kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jalan.
Keempat, permasalahan yang sering terjadi setiap tahun, antara lain kemacetan, kecelakaan, dan hambatan di ruas Jalan Nasional dan Jalan Tol, dapat diantisipasi, serta perlu meningkatkan aspek pencegahan (preventif) daripada fokus di aspek penanganan (kuratif) pada penyelenggaraan angkutan Lebaran 2023.
“Persiapan sarana prasarana infrastruktur dan transportasi perlu terus dimaksimalkan. Sehingga, penyelenggaraan angkutan Mudik Lebaran 2023 dapat berjalan lancar, aman dan selamat,” tegasnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Sapa Masyarakat Indonesia dan Bertemu Kanselir Jerman di Hannover