Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Arwani Thomafi saat memimpin tim kunspek Komisi V DPR RI meninjau progres pembangunan UIII di Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (18/3/2021). Foto: Jaka/Man
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Arwani Thomafi meminta pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk tetap menjaga mutu dan kualitas dalam membangun Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).
Saat memimpin tim kunspek Komisi V DPR RI meninjau progres pembangunan UIII di Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (18/3), Arwani berharap, mulai dari proses perencanaan hingga selesai nanti harus betul-betul memenuhi standar dan mutu internasional sesuai dengan level kampusnya.
“Ini penting, karena maksud dan tujuan pembangunan kampus UIII ini untuk menunjukkan ke dunia internasional kehebatan Islam Indonesia dalam mengawal kebhinekaan dan keberagaman di negara kita. Menurut saya mesti dimulai dari pembangunan fisik sebagai pintu masuk, walaupun kita juga tidak mengenyampingkan dari kualitas pendidikannya secara substantif. Maka, perlu dipastikan proses pembangunan ini terlaksana dengan baik, agar betul-betul hasilnya memuaskan,” kata Arwani.
Mengenai keterlambatan pembangunan, lanjut politisi Fraksi PPP ini, pemerintah harus segera mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait bahwa ada hambatan pada proses pembebasan lahan. Hal ini dimaksudkan agar progress pembangunan bisa berjalan dengan lancar dan serapan anggaran sesuai dengan tahapan yang ditentukan.
“Saya melihat, ada beberapa keterlambatan yang lebih banyak disebabkan oleh faktor pembebasan lahan, ini harus menjadi perhatian pemerintah. Baiknya segera koordinasikan di internal pemerintah, soal kontruksi, lahan, pemda, semua harus dikoordinasikan, agar kita semua bisa memiliki gedung ini dan hasilnya memuaskan,” imbuhnya.
Legislator dapil Jawa Tengah III ini berharap, pembangunan ini bisa berjalan sesuai dengan rencana, baik secara kualitas maupun waktu. Dan pada akhirnya benar-benar sesuai dengan yang diharapkan dari awal rencana, karena membangun sebuah kampus tidak hanya sekedar membangun dan menunjukkan kampus megah saja, tapi juga harus menunjukkan perencanaan yang baik disetiap tahapannya.
“Saya juga meminta, dalam kondisi pandemi ini semua karyawan yang terlibat langsung di dalam konstruksi ini harus betul-betul menjaga protokol kesehatan. Untuk semua karyawan dan tenaga kerja yang bekerja dalam pembangunan ini juga perlu diperhatikan hak-haknya, semuanya harus betul-betul berjalan dengan baik,” tukasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menjelaskan, progres pembangunan ini terhambat dikarenakan pembebasan lahan tidak sesuai rencana. Sehingga tahapan rencana awal pembangunan juga tidak berjalan sesuai dengan tenggat waktu yang sudah dijadwalkan.
“Kami sudah mencari solusi melihat situasi yang ada karena kendala pembebasan lahan, yaitu dengan melakukan reprogramming rencana dan pentahapan pembangunan UIII. Jadi kita akan menyusun kembali rencana pritoritas mana yang akan dibangun di tahap pertama yang akan selesai tahun 2023,” urainya.
Selain itu, pihaknya juga merekomendasikan agar pembangunan fasilitas pendukung yang lain seperti sport center dan lainnya, ditunda dan dibangun pada tahap kedua pasca 2024. “Jadi aktifitas pembelajaranya terlebih dahulu bisa berlangsung. Dan juga perlu penegasan pembagian peran, mana yang dikerjakan PUPR dan Kemenag RI,” pungkasnya. (jk/es)