Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima dengan Direktur Utama PT Bio Farma, PT Kimia Farma, dan Indo Farma beserta jajaran di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Senin (29/3/2021). Foto: Oji/nvl
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima meminta BUMN Farmasi untuk mendorong Kementerian Luar Negeri melakukan diplomasi-diplomasi aktif kepada negara penghasil vaksin, agar upaya percepatan program vaksinasi di Indonesia tidak terganggu isu embargo. Kemenlu dianggap sebagai garda terdepan Indonesia saat ini dalam rangka mempercepat suplai vaksin.
Hal tersebut diungkapkannya ketika memimpin rapat dengar pendapat Komisi VI DPR dengan Direktur Utama PT Bio Farma, PT Kimia Farma, dan Indo Farma beserta jajaran di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Senin (29/3/2021). Terlebih saat ini, diungkapkannya bahwa pemerintah sedang meningkatkan dosis pemberian vaksin menjadi 500 ribu dosis vaksin per hari.
“Kita berharap tidak hanya defensif tapi bagaimana bio farma meminta bantuan kepada Kementerian Luar Negeri untuk melakukan berbagai langkah diplomasi dengan negara lain, terutama India melakukan langkah-langkah ini, membangun hubungan lewat Kemenlu agar pasokan vaksin Covid-19 ke Indonesia tidak terganggu dengan adanya embargo,” ujarnya.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga mendorong vaksin segera dapat diakses oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Hal ini perlu segera diupayakan untuk menghindari sikap kritis masyarakat yang menyimpang (nyinyir) terhadap proses distribusi vaksin yang terlalu dianggap javasentris.
“Kita ingin suplai vaksin diharapkan dari covac facility ini tidak ada delay, melakukan langkah-langkah untuk meminta bantuan kepada Kemenlu melakukan dialog-dialog sehingga kecepatan untuk vaksinasi tidak terganggu. Kita juga ingin memastikan vaksin juga dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia supaya menjadi vaksinasi indonesiasentris tidak javasentris lagi,” tandasnya. (er/es)