Retail
No Result
View All Result
Rabu, September 10, 2025
  • Login
  • BERANDA
  • ISTANA
  • LEMBAGA TINGGI
  • JAGA INDONESIA
  • KEMENTERIAN
Publikasi Pemerintah Untuk Masyarakat
No Result
View All Result

KPK Harus Jadi ‘Leading Sector’ Bagi Pemberantasan Korupsi

by admin humasri
14 Maret 2021
in Dpr.go.id
2 1
0

YOU MAY ALSO LIKE

DPR Sahkan RUU ASN Jadi Undang-Undang

Revisi UU IKN Resmi Disahkan di Rapat Paripurna DPR

DPR Resmi Sahkan RUU Kesehatan Jadi Undang-Undang

DPR Terima Usulan Biaya Kuota Tambahan Haji Reguler Rp 288 Miliar

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani saat rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan Pimpinan KPK dan Dewas KPK di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Foto : Jaka/Man

 

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mendorong agar kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Dewan Pengawas (Dewas) KPK dapat maksimal dan saling bersinergi. Mengingat peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi di tahun 2020 mengalami penurunan.

 

Menurut Politisi Fraksi PPP itu, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di tahun lalu skornya hanya mencapai 37, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang menorehkan skor 40. Sedangkan dari sisi peringkat dunia, Indonesia bertengger di posisi 102 di tahun lalu, di mana pada tahun sebelumnya masih berada di peringkat 85 secara global.

 

“Dari beberapa elemen kluster yang dipergunakan untuk mengukur indeks itu memang ada yang turun, stagnan dan naik. Terkait rule justice project ada kenaikan dua poin, ini tak terlepas dari penindakan yang dilakukan KPK. Untuk itu diharapkan KPK harus bisa jadi leading sector bagi pemberantasan korupsi di negara ini,” terang Arsul saat rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan Pimpinan KPK dan Dewas KPK di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3/2021).

 

Oleh karena itu, Politisi dapil Jawa Tengah X itu mengimbau agar KPK dapat menggenjot kinerja untuk mengerek skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Selain itu Arsul juga menyoroti keinginan KPK untuk melakukan perluasan organisasi untuk memenuhi performa kerjanya, maka menurut hematnya regulasi KPK yang ada saat ini dapat disempurnakan lagi.

 

Sementara itu Anggota Komisi III DPR RI Supriansa memberikan beberapa catatan seperti kasus korupsi perpajakan. “Beberapa ada dugaan suap mengurangi nilai pajak yang melibatkan berbagai pihak. Hal ini patut jadi perhatian KPK,” sebutnya saat rapat berlangsung.

 

Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga mengapresiasi KPK yang mengusut kasus korupsi bantuan sosial (bansos). “KPK melakukan penyelidikan dan langkah-langkah yang baik untuk mengusut bansos, kami percayakan pimpinan KPK dan tim dapat mengusutnya,” pungkas Supriansa. (ah/es)

Tags: DEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
Share3Tweet2SendShareShare

Pencarian

No Result
View All Result
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Kebijakan Privasi
  • Tentang Kami
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber
  • Citizen Journalism

© 2020 - © Copyright humasRI Team All Rights Reserved .

No Result
View All Result
  • BERANDA
  • ISTANA
  • LEMBAGA TINGGI
  • JAGA INDONESIA
  • KEMENTERIAN

© 2020 - © Copyright humasRI Team All Rights Reserved .

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?