JAKARTA – Program pembangunan sumber daya manusia (SDM) pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo perlu keterlibatan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat yang berfokus pada pendidikan. Salah satunya Mathlaul Anwar yang merupakan organisasi masyarakat pendidikan Islam berbasis madrasah. “Mathlaul Anwar bisa menjadi strategic partner Pemerintah dalam pembangunan SDM. Dalam hal ini, Mathlaul Anwar perlu terlibat dalam mempersempit ruang tumbuhnya paham radikal dan intoleransi di Indonesia,” terang Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat menerima audiensi DPP Mathlaul Anwar di Gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (25/3).
Moeldoko mengapresiasi Mathlaul Anwar sebagai penggerak sektor pendidikan yang mandiri telah berkontribusi menerapkan nilai-nilai Pancasila. Terlebih, hingga saat ini Mathlaul Anwar telah memiliki lebih dari 2.000 madrasah di 33 Provinsi dan 70 perguruan setingkat SD, SMP, dan SMA serta satu perguruan tinggi.
Pada kesempatan yang sama, Moeldoko yang didampingi Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP Ali Mochtar Ngabalin ikut mendukung usulan nama KH. Mas Abdurrahman yang merupakan pendiri Mathlaul Anwar sebagai salah satu pahlawan nasional bidang pendidikan. “Kami siap ikut menyuarakan. Apalagi, KH Mas Abdurrahman punya kontribusi luar biasa untuk bangsa dari sisi pembangunan SDM,” ujar Moeldoko.
Ketua Bidang II Mathlaul Anwar Jihaduddin menyampaikan, pihaknya sudah mengirimkan usulan pahlawan nasional KH. Mas Abdurrahman ke Kementerian Sosial. Bahkan, katanya, Mathlaul Anwar telah melengkapi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan sebagai bahan verifikasi. “Kami menyadari, kepahlawanan KH. Mas Abdurrahman bukan dalam pergerakkan melainkan pendidikan. Beliau sudah berkontribusi membangun pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” jelas Jihaduddin.
Adapun Ketua Umum DPP Mathlaul Anwar Ahmad Sadeli Karim menambahkan, pihaknya juga berharap kehadiran Presiden Joko Widodo dalam Muktamar ke 20 dan Munas Muslimat ke-5 Mathlaul Anwar yang akan berlangsung pada 2 April 2021 mendatang. Ahmad menjelaskan, Presiden Joko Widodo bisa hadir secara virtual pada Muktamar dengan tema Menata Umat Merekat Bangsa yang akan berlangsung di Bogor, Jawa Barat itu.
“Karena pada Muktamar sebelumnya, Presiden Jokowi juga pernah hadir secara langsung dan dihadiri puluhan ribu peserta. Untuk kali ini, kami harap Presiden bisa hadir secara virtual. Muktamar kali ini juga akan melibatkan seluruh perwakilan di 33 provinsi dan mengundang Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, hingga kepala daerah Banten dan Bogor,” ungkap Ahmad.