Jakarta, 30 Maret 2021 – Masa pandemi ternyata tidak membuat hoaks berhenti. Masih ada saja beredar hoaks berbagai hal termasuk hoaks soal pandemi, penanganan COVID-19, mitos-mitos kesehatan dan yang paling hangat soal vaksinasi. Faktanya, banyak orang yang juga langsung percaya dan bahkan ikut membagikan berbagai hal yang sebenarnya salah dan tidak jelas sumbernya.
Donny Budi Utoyo, Tenaga Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika menyampaikan, apabila diambil rata-ratanya ada 4-5 hoaks baru terkait COVID-19 beredar setiap hari dari Februari 2021 sampai sekarang. “Hoaks yang terkait vaksinasi sekarang ada 150. Itu terhitung sejak Oktober 2020, sebarannya jauh lebih dahsyat lagi, tersebar pada 900 titik,” terangnya dalam Dialog Produktif bertema “Hoaks Dilawan, Jangan Biarkan” yang diselenggarakan KPCPEN, dan ditayangkan di FMB9ID_IKP, Selasa (30/3).
Hal itu dibenarkan Septiaji Eko Nugroho, Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO). “Hoaks memang dikemas dengan memikat melalui judul-judul yang sensasional. Masalahnya isu COVID-19 ini diikuti semua kalangan, berbeda dengan isu politik dan pemilu 2019, tidak semua masyarakat mengikutinya,” terangnya.
Donny menyebutkan permasalahan hoaks ini tidak bisa diatasi satu pihak. “Penanganan hoaks harus komprehensif dari hulu ke hilir. Dalam konteks informasi ada istilah literasi digital, ini yang perlu didorong. Sementara pasal-pasal itu ada di bagian bawah (hilir), itu pun upaya terakhir jika memang di hulu kita sudah berusaha semaksimal mungkin, yang perlu diutamakan adalah kerja-kerja kolaboratif para pemangku kepentingan,” terangnya.
Menurut keterangan lanjutan Donny, Kemkominfo sedang menjalankan program literasi digital salah satunya melalui program Siberkreasi. “Sepanjang 2021 kita menargetkan 12,5 juta orang untuk mendapatkan pemahaman literasi digital, salah satunya melawan hoaks,” tuturnya.
Septiaji juga menjelaskan bahwa proses ini perlu waktu untuk membangun pemahaman masyarakat yang kuat, “Literasi digital ini memang proses yang panjang, hasil dari literasi digital mungkin bisa dirasakan 5 – 10 tahun ke depan,” terangnya.
Donny, menekankan strategi komunikasi untuk mencegah hoaks di kalangan masyarakat harus didukung semua kalangan, “Memang betul pemerintah harus turun tangan, tokoh masyarakat dan tokoh agama juga harus turut membantu. Tapi kita semua yang punya gadget adalah prajurit-prajurit perang untuk melawan hoaks. Sehingga daripada kita mengutuk gelap lebih baik kita menyalakan lilin. Maksudnya kalau kita ragu itu hoaks, jangan kita sebarkan,” tutupnya.
***
Tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) – Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. Prioritas KPCPEN secara berurutan adalah: Indonesia Sehat, mewujudkan rakyat aman dari COVID-19 dan reformasi pelayanan kesehatan; Indonesia Bekerja, mewujudkan pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja; dan Indonesia Tumbuh, mewujudkan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya, KPCPEN dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.
[KPCPEN/RDKS/VJY]