Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar usai pertemuan dengan Sekda Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi beserta jajaran di ruang rapat utama kantor Gubernur NTB, Mataram, Kamis (18/3/2021). Foto: Azka/Man
Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik Nusa Tenggara Barat (NTB) guna melakukan monitoring dan evaluasi dari program bantuan pemerintah bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 diantaranya program Kartu Prakerja dan Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar memaparkan, pada semester I tahun 2021 pemerintah meluncurkan program Kartu Prakerja dengan total kuota sebanyak 2,7 juta orang. Saat ini ada lebih dari 1.700 pelatihan dari 154 lembaga pelatihan yang dapat diakses melalui tujuh platform digital dengan total anggaran sebesar Rp 20 triliun.
“Sementara untuk peserta program Kartu Prakerja di NTB sejak diluncurkan, total alokasi program Kartu Prakerja mencapai 50.922 kuota pekerja dengan anggaran Rp 35,930 miliar lebih. Meskipun demikian kuota tersebut belum seluruhnya terpenuhi. Sementara tahun 2021 ini belum ada perkembangan lebih lanjut,” ucap Ansory usai pertemuan dengan Sekda Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi beserta jajaran di ruang rapat utama kantor Gubernur NTB, Mataram, Kamis (18/3/2021).
Politisi Fraksi PKS ini berharap program Kartu Prakerja tersalurkan dengan baik kepada masyarakat. Sehingga masyarakat yang terdampak Covid-19 dapat merasakan kehadiran pemerintah dan dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraanya.
Terkait permasalahan pendaftaran Kartu Prakerja, ia mengusulkan agar masyarakat juga dapat mengakses secara offline. Begitu juga pekerja yang tidak masuk di BPJS Ketenagakerjaan harus dicarikan solusi lainnya.
Kepada Kementerian Ketenagakerjaan, Politisi dapil Sumatera Utara III ini menegaskan agar data penerima manfaat Kartu Prakerja juga Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang terdata online juga diberikan kepada pemerinta daerah. Tujuan agar dapat disinergikan dan diinventarisir data masyarakat yang telah mengikuti program ini.
Di sisi lain, Ansory menjelaskan, realisasi program Bantuan Subsidi Upah di bulan Februari 2021 hampir mencapai 100 persen atau tepatnya 98,92 persen dari alokasi sekitar 13,8 juta pekerja dengan anggaran Rp 31 triliun.
“Dari sini, pemerintah memiliki keyakinan bahwa perekonomian Indonesia akan kembali pulih dari keterpurukan ekonomi selama pandemi Covid-19, berkat berbagai kebijakan ekonomi yang di jalankan dengan konsisten dan sudah mulai menunjukkan keberhasilan dalam pemulihan ekonomi. Aspirasi dan masukan yang di berikan oleh daerah akan terus di perbaiki dan disempurnakan penyalurannya,” pungkas Ansory. (azk/es)