Retail
No Result
View All Result
Selasa, November 18, 2025
  • Login
  • BERANDA
  • ISTANA
  • LEMBAGA TINGGI
  • JAGA INDONESIA
  • KEMENTERIAN
Publikasi Pemerintah Untuk Masyarakat
No Result
View All Result

Negara Perlu Lakukan Reorientasi Arah Politik Kesejahteraan

by admin
20 Maret 2021
in Dpr.go.id
3 1
0
Negara Perlu Lakukan Reorientasi Arah Politik Kesejahteraan

YOU MAY ALSO LIKE

DPR Sahkan RUU ASN Jadi Undang-Undang

Revisi UU IKN Resmi Disahkan di Rapat Paripurna DPR

DPR Resmi Sahkan RUU Kesehatan Jadi Undang-Undang

DPR Terima Usulan Biaya Kuota Tambahan Haji Reguler Rp 288 Miliar

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meluncurkan buku karangannya yang berjudul ‘Negara dan Politik Kesejahteraan’ di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kamis (18/3/2021). Foto: Oji/nvl

 

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meluncurkan buku karangannya yang berjudul ‘Negara dan Politik Kesejahteraan’. Saat menjadi pembicara kunci pada peluncuran buku tersebut, politisi yang akrab disapa Gus AMI ini, ingin memastikan kehadiran negara dalam mewujudkan kesejahteraan bagi segenap warga negara Indonesia.

 

Dalam bukunya yang berjudul ‘Negara dan Politik Kesejahteraan, Reorientasi Arah Baru Pembangunan’, Gus AMI menjelaskan bahwa posisi dan esensi politik kesejahteraan berdiri di atas landasan etis seluruh produk kebijakan negara.

 

“Langkah fundamental dan strategis harus dilakukan agar bangsa tidak mengalami krisis yang lebih dalam, yakni melakukan reoreintasi arah politik kesejahteraan,” papar Gus AMI di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kamis (18/3/2021).

 

Politik kesejahteraan menurut Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini, merupakan instrumen kekuasaan yang menentukan pengelolaan dan redistribusi sumber daya. Bagi Gus AMI, politik kesejahteraan juga harus menjadi landas pijak yang kokoh dalam menopang serta membingkai seluruh kebijakan negara.

 

Poin lain yang tak kalah penting bagi Gus AMI adalah politik kesejahteraan harus menjadi parameter tunggal untuk mengukur apakah kebijakan yang dilahirkan negara telah meletakkan pembenaran etis dalam seluruh proses dan implementasinya. “Terakhir, praktik politik kesejahteraan juga merupakan kritik keras atas model pembangunan ekonomi eksklusif,” ungkap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini.

 

Peluncuran buku ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin, Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah. Juga dihadiri Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, dan sejumlah Anggota DPR RI lainnya.

 

Dalam peluncuran buku ini juga mendapuk para pembicara dari Cendekiawan Pemikir Kenegaraan Yudi Latif, Founder dan CEO Polmark Indonesia Eep Saefulloh Fatah, Rektor IPB Prof. Dr Arif Satria, dan dimoderatori Presenter Kompas TV Niluh Puspa. (eko/es)

Tags: DEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
Share4Tweet3SendShareShare1

Pencarian

No Result
View All Result
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Kebijakan Privasi
  • Tentang Kami
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber
  • Citizen Journalism

© 2020 - © Copyright humasRI Team All Rights Reserved .

No Result
View All Result
  • BERANDA
  • ISTANA
  • LEMBAGA TINGGI
  • JAGA INDONESIA
  • KEMENTERIAN

© 2020 - © Copyright humasRI Team All Rights Reserved .

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?