Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani dalam talkshow yang diselenggarakan Kaukus Perempuan Parlemen RI dengan tema “Menjamin Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19” di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (17/3/2021). Foto: Prima/nvl
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan layanan kesehatan dan jaminan sosial, salah satunya adalah vaksin Covid-19. Namun, karena keterbatasan vaksin yang dimiliki saat ini, berbagai strategi untuk menekan penyebaran virus Covid-19 perlu dilakukan oleh pemerintah.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani dalam talkshow yang diselenggarakan Kaukus Perempuan Parlemen RI dengan tema “Menjamin Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19” di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (17/3/2021). Talkshow yang digelar untuk memperingati Hari Perempuan Internasional 2021 pada 8 Maret, menghadirkan sebagai narasumber, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Ermarini, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani dan Anggota DPD Sylviana Murni.
Diungkapkan Netty, karena keterbatasan vaksin, pemerintah harus membuat kebijakan pemberian vaksin terhadap 181,5 juta masyarakat. Jumlah 181,5 juta tersebut setara 70 persen populasi yang diharapkan dapat memicu kekebalan kelompok atau herd immunity. “Namun, vaksin bukan satu-satunya cara menghentikan penyebaran virus Corona, apalagi saat ini ada virus varian baru. Pemerintah perlu terus melakukan 3T dan mensosialisasikan 5M untuk menurunkan rate positivy yang saat ini masih tembus 4000 per hari,” katanya.
Sementara terkait vaksin gotong royong yang tujuannya untuk menciptakan kesetaran akses vaksin. Legislator F-PKS itu meminta pelaksanaanya tidak menganggu vaksinasi program yang belum selesai. “Saat Raker (dengan Menteri Kesehatan) kemarin, kami meminta kepada pemerintah agar pelaksanaan vaksinasi gotong royong nantinya tidak menganggu pelaksanaan vaksinasi program baik dari skema anggaran hingga pendistribusian. Kami juga meminta pelaksanaan vaksinasi tidak dipungut biaya sama sekali,” kata netty.
Hal lain menurut Netty yang perlu dilakukan pemerintah untuk pemenuhan vaksin ialah memberi dukungan kepada inovator dalam negeri yang saat ini tengah mengembangkan vaksin, baik Vaksin Merah Putih maupun Vaksin Nusantara. “Dukungan perlu diberikan dengan tetap memperhatikan agar pengembangan vaksin sesuai prosedur yang telah ditetapkan,” kata Netty sembari menyampikan agar pemerintah menjadikan pandemi Covid-19 sebagai pelajaran untuk memperbaiki sistem dan kualitas kesehatan di negeri ini.
Senada, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Ermarini meminta pemerintah memikirkan strategi agar smeua rakyat dapat mengakses vaksin. “Karena ketersediaan vaksin masih terbatas, pemerintah perlu membuat strategi yang tepat dan berkeadilan, salah satunya adalah mapping pelaksanaan vaksinasi,” kata Anggia.
Selain itu, untuk menumbuhkan kepercayaan terhadap pelaksanaan vaksinasi, menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, pemerintah perlu melakukan strategi edukasi dan sosialisasi yang kreatif hingga ke masyarakat di pelosok negeri yang tidak akrab dengan teknologi.
“Tingkat penolakan terhadap vaksinasi masih tinggi. Untuk itu strategi komunikasi pemerintah perlu diperbaiki untuk meyakinkan masyarakat. Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah memberdayakan ibu-ibu untuk menjadi informan bagi keluarga dan lingkuannya dalam menghambat penularan (Covid-19),” katanya. (rnm/sf)