Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris saat menjadi narasumber dalam talkshow yang diselenggarakan Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Foto: Andri/nvl
Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris mengatakan perlunya kebijakan nasional di bidang energi terbarukan yang responsif gender dalam upaya memerangi dampak perubahan iklim. Bagaimana perspektif gender menjadi salah satu isu sentral dalam kebijakan perubahan iklim, termasuk dalam skema anggaran.
“Kalau kita bicara energi saat ini, maka terkait juga dengan perempuan. Sebab, kaum perempuan sangat berperan penting dalam seluruh aspek kehidupan kita,” ucap Andi Yuliani saat menjadi narasumber dalam talkshow yang diselenggarakan Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021).
Talkshow yang digelar untuk memperingati Hari Perempuan Internasional 2021 ini mengangkat isu-isu pemberdayaan perempuan di semua lini. Salah satunya terkait “Pengarusutamaan Gender dalam Pengembangan Energi Hijau”. Ikut hadir Anggota Komisi VII DPR RI Mercy Barends sebagai narasumber.
Menurut politisi F-PAN ini, pengarusutamaan perspektif gender dalam kebijakan perubahan iklim akan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan dan membawa dampak positif bagi warga yang terkena dampak atau berpotensi terkena dampak perubahan iklim, termasuk perempuan dan kelompok rentan.
Lebih lanjut, dia menuturkan, bauran energi 23 persen pada tahun 2023 juga menjadi pekerjaan rumah bersama, pemerintah maupun DPR agar segera tercapai. Sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat sekitar.
Dalam studi World Bank 2011, disebutkan bahwa perempuan dan kelompok marjinal adalah pihak yang paling rentan terdampak oleh perubahan iklim, dikarenakan terbatasnya akses mereka terhadap aset, pelayanan publik dan proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan menjadi sangat penting dalam transisi ekonomi hijau untuk memastikan manfaatnya dirasakan oleh komunitas.
“Misalnya kita mendorong penggunaan energi gas untuk petani dan nelayan, ternyata bisa mengurangi pengeluaran petani dan nelayan 60 persen. Ini kan berarti dampaknya ke perempuan sebagai pengatur ekonomi keluarga, sehingga mereka bisa saving money untuk biaya kesehatan dan sekolah anak,” terang legislator dapil Sulawesi Selatan II itu.
Selain itu, menurut dia, penggunaan mikro hidro untuk listrik rumah tangga bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan industri UMKM, dimana 64,5 persen pelaku usaha UMKM Indonesia merupakan perempuan. “Manfaatnya dengan penggunaan EBT (Energi Baru Terbarukan) harganya menjadi murah dan tidak merusak lingkungan. Kalau harganya murah tentu akan berdampak pada perempuan dan ekonomi keluarga,” katanya.
“Kita di Komisi VII sedang membahas RUU EBT. Mudah-mudahan ini cepat selesai dan menjadi landasan hukum untuk biaya energi yang murah terutama mengatur partisipasi masyarakat sehingga perempuan juga bisa dilibatkan dalam segala aspek mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi,” jelas Andi Yuliani.
Senada, Anggota Komisi VII DPR RI Mercy Barends (F-PDI Perjuangan) mengatakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional harus dilaksanakan hingga tahapan substantif. Mulai dari peran dan posisi perempuan dalam aksesibilitas, kontrol terhadap sumber-sumber produksi hingga dalam pengambilan kebijakan yang strategis.
Hal ini bertujuan agar pemanfaatan EBT bisa dilakukan dengan mudah serta aman. Ini akan mengurangi beban dan waktu kerja perempuan. Perempuan menjadi lebih produktif, lebih sehat, mengurangi beban keuangan rumah tangga dan nantinya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan yang merupakan bagian integral dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). (ann/sf)