Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar saat menjadi Keynote Speaker dalam Roadshow Politik Kesejahteraan dengan Tema “Politik Kesejahteraan dan Masa Depan Pembangunan Pertanian” di Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat, Sabtu (3/4/2021). Foto: Chasabi/Man
Politik kesejahteraan sangat relevan digali terutama dalam suasana saat ini. Pandemi Covid-19 telah merontokkan tata kelola pembangunan dan basis-basis Indonesia terutama perekonomian, sehingga setiap kebijakan dan strategi yang dipilih tidak boleh lepas dari politik kesejahteraan sesuai amanat UUD 1945.
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengungkapkan hal tersebut saat menjadi Keynote Speaker dalam Roadshow Politik Kesejahteraan dengan Tema “Politik Kesejahteraan dan Masa Depan Pembangunan Pertanian” di Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat, Sabtu (3/4/2021).
Menurut Gus AMI, sapaan akrabnya, membangun politik kesejahteraan tidak boleh lepas dari sektor pertanian. Mengingat, jika Indonesia ingin mengentaskan kemiskinan tentu harus memperhatikan sektor pertanian. Banyak sekali perjalanan dan teori yang tidak pernah berhenti dalam memperbaiki visi, misi, dan haluan pembangunan.
“Bangsa Indonesia memiliki kesempatan bahwa pascapandemi ini bisa mewujudkan kesejahteraan. Sistem pasar global dan bebas yang sedang dihadapi Bangsa Indonesia hari ini bisa diatasi jika memiliki pondasi yang kuat. Salah satu pondasi yang harus diperkuat itu adalah pertanian,” kata Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu.
Gus AMI menilai sektor pertanian adalah kekuatan Indonesia, tetapi strategi dan pembangunan pertanian Indonesia masih memerlukan penyempurnaan. “Saat kondisi perekonomian mengalami krisis sektor pertanian menjadi sebuah solusi, ketika kondisi normal sektor pertanian pun harus tetap menjadi prioritas,” jelasnya.
“Jadi, kemandirian bangsa ini amat sangat bergantung pada sektor pertanian. Ini yang harus terus dikuatkan lagi, sehingga kemandirian pangan kita terjaga sementara ketergantungan import bisa terkurangi,” tutup politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. (cas/sf)