HumasRI.com – Kementerian Pertanian menegaskan bahwa perluasan lahan sawah merupakan salah satu langkah strategis untuk mencapai kedaulatan pangan nasional. Ketua Task Force Cetak Sawah Kementan, Husnain, menyatakan pemerintah telah merencanakan perluasan areal pertanian seluas 3 juta hektar pada periode 2025-2027.
“Langkah ini dilakukan guna mendukung program Kedaulatan Pangan dan menjadikan Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia,” ujar Husnain dalam rilis resmi yang disampaikan pada Selasa, 8 Oktober 2024. Daerah prioritas dalam program tersebut antara lain Merauke dan Kalimantan Tengah yang masing-masing akan diperluas hingga 1 juta hektar, serta Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan dengan total 750 ribu hektar. Sisanya akan tersebar di beberapa provinsi lainnya.
Husnain juga menyoroti krisis pangan global yang diperburuk oleh konflik di Timur Tengah, perubahan iklim, serta perang Rusia-Ukraina. Faktor-faktor ini, menurutnya, membuat perluasan lahan pertanian menjadi semakin mendesak. “Saat ini, lahan sawah di Indonesia terus berkurang sekitar 90-100 ribu hektar per tahun akibat alih fungsi lahan, yang menyebabkan defisit beras hingga 3,23 juta ton pada tahun 2022,” jelasnya.
Selain itu, Muhammad Arsyad, Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Percepatan Produksi Pertanian, mengungkapkan bahwa pemerintah terus berupaya menambah lahan pangan meskipun menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Ia menegaskan, upaya ini dilakukan bersamaan dengan optimalisasi pengelolaan lahan pangan yang sudah ada.
“Pemerintah telah bergerak menambah area lahan pangan dan mengoptimalkan yang tersedia, meski ada peluang, tantangan, dan kendala di lapangan. Solusi atas kendala-kendala ini sangat dibutuhkan,” kata Arsyad.
Di sisi lain, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Budi Mulyanto, juga menekankan pentingnya memperluas lahan pangan, terutama mengingat luas lahan pangan per kapita di Indonesia yang terendah di dunia. Menurut Budi, penambahan lahan pertanian menjadi tantangan bagi pemerintah karena banyak provinsi yang belum memasukkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Alih fungsi lahan belum sepenuhnya bisa dikendalikan, sehingga memicu kerawanan agraria yang dapat berdampak pada kerawanan nasional,” jelasnya. Untuk itu, Budi menyarankan pembentukan Kawasan Strategis Nasional Pangan (KSNP) dan diversifikasi sumber bahan pangan sebagai solusi strategis.
Baca Juga :Â #OpenToWork Anies Baswedan Bikin HRD Makin Tegang di LinkedIn!
Kementerian Pertanian menegaskan bahwa perluasan lahan sawah merupakan salah satu langkah strategis untuk mencapai kedaulatan pangan nasional. Ketua Task Force Cetak Sawah Kementan, Husnain, menyatakan pemerintah telah merencanakan perluasan areal pertanian seluas 3 juta hektar pada periode 2025-2027.
“Langkah ini dilakukan guna mendukung program Kedaulatan Pangan dan menjadikan Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia,” ujar Husnain dalam rilis resmi yang disampaikan pada Selasa, 8 Oktober 2024. Daerah prioritas dalam program tersebut antara lain Merauke dan Kalimantan Tengah yang masing-masing akan diperluas hingga 1 juta hektar, serta Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan dengan total 750 ribu hektar. Sisanya akan tersebar di beberapa provinsi lainnya.
Husnain juga menyoroti krisis pangan global yang diperburuk oleh konflik di Timur Tengah, perubahan iklim, serta perang Rusia-Ukraina. Faktor-faktor ini, menurutnya, membuat perluasan lahan pertanian menjadi semakin mendesak. “Saat ini, lahan sawah di Indonesia terus berkurang sekitar 90-100 ribu hektar per tahun akibat alih fungsi lahan, yang menyebabkan defisit beras hingga 3,23 juta ton pada tahun 2022,” jelasnya.
Selain itu, Muhammad Arsyad, Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Percepatan Produksi Pertanian, mengungkapkan bahwa pemerintah terus berupaya menambah lahan pangan meskipun menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Ia menegaskan, upaya ini dilakukan bersamaan dengan optimalisasi pengelolaan lahan pangan yang sudah ada.
“Pemerintah telah bergerak menambah area lahan pangan dan mengoptimalkan yang tersedia, meski ada peluang, tantangan, dan kendala di lapangan. Solusi atas kendala-kendala ini sangat dibutuhkan,” kata Arsyad.
Di sisi lain, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Budi Mulyanto, juga menekankan pentingnya memperluas lahan pangan, terutama mengingat luas lahan pangan per kapita di Indonesia yang terendah di dunia. Menurut Budi, penambahan lahan pertanian menjadi tantangan bagi pemerintah karena banyak provinsi yang belum memasukkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Alih fungsi lahan belum sepenuhnya bisa dikendalikan, sehingga memicu kerawanan agraria yang dapat berdampak pada kerawanan nasional,” jelasnya. Untuk itu, Budi menyarankan pembentukan Kawasan Strategis Nasional Pangan (KSNP) dan diversifikasi sumber bahan pangan sebagai solusi strategis.
Baca Juga :Â #OpenToWork Anies Baswedan Bikin HRD Makin Tegang di LinkedIn!