HumasRI – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meluncurkan kegiatan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2023.
Kegiatan tersebut digelar di Perum Bulog Pusat Distribusi Ngabeyan, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, pada Senin (10/04/2023).
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya luncurkan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2023,” ujar Presiden dalam sambutannya.
Penyaluran Cadangan Beras Akan Dilakukan Selama 3 Bulan
Presiden menyebut bahwa kegiatan penyaluran cadangan beras pemerintah tersebut akan dilakukan selama tiga bulan ke depan. Nantinya, setiap keluarga penerima manfaat akan mendapatkan bantuan 10 kg beras setiap bulannya.
“Dan ini nanti akan segera kita salurkan ke kabupaten/kota di Solo Raya dan secara nasional semuanya yang diberi bantuan pangan sebanyak 21,3 juta keluarga,” ungkap Presiden.
Presiden berharap bantuan pangan berupa penyaluran cadangan beras pemerintah tersebut akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Selain itu, bantuan pangan ini juga diharapkan dapat membantu mengendalikan harga beras di pasaran.
“Kita harapkan dengan bantuan pangan ini kita juga bisa menurunkan harga beras,” ucap Presiden.
Ketersediaan Besar Dipastikan Masih Terkendali
Presiden pun memastikan ketersediaan beras di sejumlah daerah di Tanah Air masih terkendali. Hal ini dikarenakan panen raya masih berlangsung di sejumlah provinsi di Tanah Air, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Sulawesi Selatan.
“Jadi masalah pasokan, supply tidak ada masalah karena memang pas panen raya,” tutur Presiden.
Meski demikian, Presiden mengatakan bahwa pemerintah akan tetap melakukan impor beras. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi pemerintah dalam menghadapi El Nino.
“Itu untuk jaga-jaga, untuk cadangan strategis untuk beras pemerintah, untuk jaga-jaga karena persiapan ada El Nino,” ujar Presiden.
Turut mendampingi Presiden dalam peluncuran kali ini adalah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Dirut Perum Bulog Budi Waseso, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, dan Bupati Boyolali M Said Hidayat.
Baca Juga: Jokowi Dorong DPR Segera Selesaikan RUU Perampasan Aset