Anggota DPR Komisi IV Andi Akmal Paslludin menunjukkan bahwa distribusi pupuk bersubsidi harus ditujukan untuk petani yang memiliki dua hektar lahan ke bawah. Hal ini dilatarbelakangi pada sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Menurut temuan Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi DPR RI di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, stok pupuk bersubsidi masih kurang.
“Jadi sebenarnya kami ingin mendengar (aspirasi) langsung dari distributor, pengecer, kemudian penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan kelompok tani, apa sebenarnya masalah di lapangan. Jika stok (pupuk bersubsidi) ternyata kurang, Akmal menjelaskan usai menghadiri kunjungan Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR RI ke KUD Tani Jaya, Kecamatan Kemlagi, Mojokerto, Jawa Timur.
Kebijakan eRDKK juga berguna untuk memperkuat penyaluran pupuk bersubsidi agar tidak teralihkan dan menghindari duplikasi penerima pupuk.
“Sebenarnya kita ingin evaluasi pupuk bersubsidi ini. Pupuk bersubsidi akan seperti sekarang, kita perbaiki penerimanya, atau kita subsidi di hilir, atau petani menerima bantuan langsung tunai (BLT) untuk membeli pupuk ini. “Kami akan terus mencari formula yang baik,” kata politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Untuk itu Akmal berharap dengan adanya kunjungan Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR RI, pihaknya dapat mengetahui permasalahan nyata dalam pendistribusian pupuk bersubsidi yang terjadi di lapangan sehingga dapat memberikan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
“Tentunya penting bagi kita untuk mengambil keputusan berdasarkan rekomendasi pupuk bersubsidi, sehingga ke depan kita berharap pupuk bersubsidi tidak lagi menjadi masalah”, pinta Akmal.