Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin. Foto: Mentari/nvl
Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan evaluasi kinerja pembangunan tahun 2020 dan rencana pembangunan tahun 2021 dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu (17/3). Pada kesempatan ini, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin memberikan sejumlah catatan kritis atas capaian kinerja Bappenas.
“Tahun lalu, Bappenas bersama Kementerian Keuangan menyampaikan kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan dari kementerian/lembaga (K/L). Untuk itu, pada rapat ini seharusnya disampaikan juga evaluasi atas pelaksanaan kebijakan tersebut. Sehingga, kita dapat mengetahui sudah sejauh mana efektivitas kebijakan restrukturisasi ini, terutama dalam menjawab visi dan misi presiden,” ungkap Puteri melalui keterangan tertulisnya, Kamis (18/3/2021).
Sebagai informasi, kebijakan restrukturisasi dilakukan melalui efisiensi jumlah program K/L yang awalnya berjumlah 428 program menjadi 102 program. Kebijakan tersebut diambil untuk mengurangi tumpang tindih kegiatan, meningkatkan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L, serta mendorong efisiensi birokrasi. Puteri berharap agar program restrukturisasi tersebut dapat mendorong kualitas belanja pemerintah yang nantinya turut memberikan manfaat serta multiplier effect yang signifikan bagi masyarakat.
“Konsumsi pemerintah menjadi satu-satunya komponen yang tumbuh positif sepanjang tahun lalu. Namun, tentunya besaran konsumsi saja tidak cukup. Konsumsi yang dilakukan harus didorong menjadi belanja yang berkualitas agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Puteri turut mengkritisi capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 yang disampaikan oleh Bappenas, terutama terkait prioritas nasional dalam pengentasan kemiskinan.
“Pada paparan tadi disebutkan bahwa capaian pada prioritas pengentasan kemiskinan termasuk dalam kategori baik dengan rata-rata kinerja senilai 96,19. Namun, saya rasa hal ini bertolak belakang dengan data dari Badan Pusat Statistik yang menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin per September 2020 telah menyentuh angka 27,55 juta jiwa atau bertambah sekitar 1,13 juta jiwa dari periode bulan Maret 2020,” ungkap Puteri.
Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Golkar ini pun mendorong peran aktif Bappenas untuk merumuskan strategi peningkatan daya saing investasi Indonesia. “Seperti kita ketahui, angka ICOR (incremental capital-output ratio) Indonesia masih relatif lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga. Hal inilah yang menjadi tantangan ke depan agar terus dilakukan perbaikan dari sisi kualitas dan kapasitas sumber daya manusia, sistem logistik, maupun birokrasi perizinan. Untuk itu, saya berharap Bappenas turut mempersiapkan strategi untuk meningkatkan daya saing investasi Indonesia,” ujar Puteri.
Menutup keterangannya, Puteri juga mengingatkan perlunya membangun sinergi antara Bappenas dengan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dalam menyukseskan sejumlah agenda pembangunan nasional. Apalagi menurut RPJMN 2020-2024, kebutuhan belanja infrastruktur mencapai Rp 6.445 triliun, sementara kemampuan pemerintah untuk mendanai hanya sebesar Rp 2.385 triliun atau sekitar 37 persen.
“Bappenas perlu memetakan proyek prioritas mana saja yang nantinya dapat didukung dengan skema pembiayaan yang akan dijalankan LPI. Dengan begitu, peran yang dijalankan oleh LPI dapat berjalan secara optimal. Baik untuk meningkatkan investasi yang berkualitas dalam jangka panjang maupun guna memberikan manfaat ekonomi yang menyeluruh. Terlebih, investasi menjadi salah satu variabel krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara,” tutup Puteri. (alw/es)