Anggota DPR Komisi VII Sartono Hutomo, telah menunjukkan tidak berfungsinya dari Sistem Peringatan Dini (early warning system) pada bencana alam letusan Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Dia mempertanyakan kinerja Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan pemberitahuan terkait dengan situasi gunung berapi.
“(Tidak adanya peringatan dini) sangat berbahaya,” kata Sartono, dikutip dari akun Instagram pribadinya, Minggu (5/12/2021).
Anggota Fraksi Partai Demokrat ini meyakini Kementerian ESDM di bawah pimpinan Arifin Tasrif dan para jajarannya bisa fokus bekerja sesuai dengan tugasnya, termasuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat. “Harusnya dapat fokus. Jangan memikirkan yang lain,” kilah Sartono.
Sartono memastikan, Komisi VII DPR akan segera diskusi dengan jajaran Kementerian ESDM terkait masalah tersebut. Menurutnya, hal ini penting untuk diselesaikan karena menyangkut keselamatan banyak orang.
Seperti yang kita ketahui, Gunung Semeru di Jawa Timur saat ini mengalami erupsi disertai guguran panas dan hujan abu vulkanik. Bahkan, awan panas tersebut jatuh ke arah Besuk Kobokan, Desa Supiturang, Kabupaten Lumajang.
Namun, berdasarkan laporan aktivitas gunung berapi di situs resmi Magma Indonesia, belum ada catatan peringatan dini terkait letusan gunung tertinggi di pulau Jawa itu.
Laporan terakhir yang masuk ke Magma Indonesia tercatat pada 3 dan 2 Desember 2021. Pada Jumat (3/12), laporan itu menyebutkan bahwa gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut 0-III. Asap kawah tidak teramati. Cuaca berawan hingga hujan, angin lemah ke arah barat. Tidak ada peringatan dini atas peristiwa yang berdampak pada warga di Lumajang, Jawa Timur itu juga menjadi sorotan dari warganet pada Sabtu malam ini.
Bahkan, Kepala Pusdalops Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Bambang Surya Putra mengakui tidak ada peringatan dini atas peristiwa yang berdampak pada warga di Lumajang, Jawa Timur itu.