Covid19.go.id, Palu – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terus memonitor persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di sejumlah daerah yang menggelar Pilkada. Dalam setiap lawatan kunjungan Kerja (Kunker) ke berbagai daerah, salah satu arahan utama Mendagri ialah mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memencairkan dana Pilkada kepada Penyelenggara Pemilu (KPUD dan Bawaslu Daerah) serta aparat keamanan.
Perkembangan pencairan dana Pilkada berdasarkan Naskah Perjanjian Dana Hibah (NPHD) yang menjadi tanggung jawab Pemda menjadi sorotan utama Mendagri Muhammad Tito Karnavian.
Menurut mantan Kapolri itu, sejumlah kepala daerah telah berkomitmen segera melakukan transfer anggaran Pilkada ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun aparat pengamanan di masing-masing daerah.
Ia mengatakan, persoalan Pemda telat mencairkan anggaran Pilkada karena kemampuan fiskal sehingga Pemda menunggu transfer Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat.
“Saya melihat dari data tadi anggaran-anggaran. Yang paling utama anggaran, anggaran dari NPHD untuk sembilan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” ujar Mendagri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Pengarahan Kepada Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Daerah di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jumat (17/7).
Mendagri mengaku gembira atas perkembangan anggaran NPHD di Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kabupaten/Kota se-Sulteng. “Alhamdulillah sebagian besar sudah di atas 75 persen bahkan ada yang 100 persen,” ujarnya sumringah kepada wartawan saat konferensi pers usai memberikan arahan di Rakor yang dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
Rusli DG. Palabbi beserta jajaran Pemerintah Provinsi Sulteng, Ketua DPRD Sulteng, Kapolda dan Wakapolda Sulteng, Ketua KPU Sulteng dan KPUD se-Sulteng, Ketua Bawaslu Sulteng dan Bawaslu Kab/Kota se-Sulteng, 13 Bupati dan 1 Walikota di Sulteng, Kajati Sulteng, Kapolresta Palu, Danrem 132 Tadulako Kota Palu.
Tingkat provinsi sendiri, sambung Mendagri, untuk KPU dan Bawaslu realisasi anggarannya sudah 90 persen.
“Ada beberapa daerah yang tadi lebih kurang 40-an persen, ada 2 atau 3, itu juga akan segera diselesaikan. Anggarannya diserahkan kepada KPU, Bawaslu dan aparat keamanan,” tambah Mendagri.
Sehingga dengan demikian, masih dijelaskan Mendagri, diharapkan tahapan sekarang yang mulai masuk tahapan pencocokan dan penelitian pemutakhiran data pemilih door to door, petugasnya sudah bisa menggunakan alat proteksi karena anggarannya sudah ada.
“Kemudian sudah diatur juga protokol- protokol sampai dengan pemungutan suara nanti. Termasuk kampanye tidak boleh ada arak-arakan. Tidak boleh ada konvoi-konvoi. Dibatasi jumlahnya 50 orang dalam rapat pertemuan terbatas,” tegas Mendagri.
Ini semua, dikatakan Mendagri, diatur agar Pilkada tidak menjadi media penularan. Tapi justru Pilkada ini dapat membuat semua pihak bisa mengangkat topik utama peran kepala daerah dalam penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.
“Kalau topik ini bisa diangkat, maka akan terjadi mobilisasi gerakan besar oleh para penyelenggara, kontestan, pengaman TNI Polri untuk membuat mendisiplinkan masyarakat dalam rangka untuk mencegah penularannya,” harap Mendagri.
Bahkan, diungkapkan Mendagri, KPU telah membuat gerakan perlawanan terhadap Covid-19. Dan semua penyelenggara Pemilu, jajaran KPU menjadi agen perlawanan Covid-19 dengan cara mereka memakai masker, sarung tangan, hand sanitizer dan face shield.
Mereka bergerak menjadi agen dan menjadi motor, serta contoh bagi masyarakat. Nah ini diharapkan Mendagri, semua pihak bergerak untuk menangani covid19, sehingga Pilkada tidak menjadi media penularan tapi justru mempercepat dan Pilkada juga dapat kita gunakan mendorong stimulus ekonomi karena ada uang dari anggaran daerah (APBD) yang dialirkan ke KPU, Bawaslu sebagian besar itu adalah untuk insentif sebesar 60 persen.
“Insentif penyelenggara, ini program padat karya sebetulnya. Kemudian dari pusat juga lebih kurang total Rp5 Triliun untuk seluruh 270 daerah (yang melaksanakan Pilkada-Red). Belum lagi kontestan pasti akan mengeluarkan uang juga untuk tim sukses, kampanye, dll, alat peraga, kita minta alat peraganya tolong perbanyak,” paparnya
Mendagri memberikan contoh, dalam Kampanye nanti tim sukses bisa kreatif
membagikan masker dengan disain atau ajakan: pilih no 1, pilih no 2, pilih no 3, dst.
“Sama hand sanitizer, boleh ditulis stikernya pilih no 1 no 2 no 3, ada gambarnya misalnya,” demikian Mendagri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan kepada wartawan.
