kemenkumham.go.id – Memiliki tiga target yang terbilang cukup berat dalam mengelola keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), membuat Biro Keuangan harus terus meningkatkan kinerjanya. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, Biro Keuangan menyusun modul best practice yang nantinya akan menjadi salah satu konten belajar online.
Penyusunan modul best practice juga diperkuat dengan telah hadirnya Kemenkumham Corporate University (Corpu) sebagai langkah konkret untuk mewujudkan pembangunan SDM unggul di Kemenkumham. Menurut Bambang Edi Sumarno, Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan, Biro Keuangan merasa berkewajiban untuk turut serta berkontribusi mewujudkan birokrasi digital di lingkungan Kemenkumham.
“Pemanfaatan Corpu harus menjadikan SDM di lingkungan Kemenkumham up to date dalam memperoleh informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tusi dengan sistem informasi berbasis teknologi,” ujar Bambang yang mewakili Kepala Biro Keuangan dalam pembukaan kegiatan Penyusunan Modul Best Practice Biro Keuangan Kemenkumham Tahun Anggaran 2020.
Modul best practice nantinya akan disusun dalam empat judul, yaitu penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kemenkumham, revisi anggaran, tunjangan kinerja: hitung dan cara bayar, serta penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. “Biro Keuangan dalam pembelajaran menerapkan metode bekerja sambil belajar dan belajar sambil bekerja,” ucap Bambang, Selasa (04/08/2020).
Salah satu strategi dalam implementasi Corpu Pengelolaan Keuangan di lingkungan Kemenkumham adalah dengan mewujudkan link and match antara pembelajaran, pengelolaan pengetahuan, dan penerapan nilai-nilai dengan target kinerja. Adapun target kinerja pengelolaan keuangan Kemenkumham adalah mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan dari BPK, nilai IKPA 99 yang merupakan target sebelum pendemi Covid19, serta pelayanan keuangan yang excellent.
Sebelumnya Kepala Subbagian Tata Usaha Keuangan I, Jayanih mengatakan kegiatan ini juga diikuti oleh empat orang widyaiswara dari BPSDM Hukum dan HAM sebagai pendamping best practice penyusunan modul Biro Keuangan, yaitu Budiono Widagdo, Dwi Prasetyo, Friment F.S. Aruan, dan Nurohma. (Tedy, foto: Biro Keuangan)
