Jakarta –
Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) mengapresiasi program vaksinasi massal COVID-19 gratis yang dicanangkan pemerintah. Mereka pun memberikan rekomendasi agar program tersebut bisa berhasil.
ALMI adalah wadah bagi ilmuwan muda terkemuka Indonesia yang didirikan untuk mendorong peran ilmuwan muda dalam memajukan ilmu pengetahuan dan budaya ilmiah unggul di Tanah Air, dengan tujuan meningkatkan daya saing bangsa.
Organisasi ini berpendapat vaksinasi COVID-19 sangat diperlukan untuk membangkitkan sistem proteksi seseorang terhadap infeksi serta menurunkan peluang sakit yang membutuhkan perawatan. Program vaksinasi COVID-19 perlu memperhitungkan empat faktor yang meliputi efikasi, keamanan, efektivitas, dan keadilan.
Mereka pun mendukung program vaksinasi secara cepat kepada populasi berisiko, agar menjangkau cakupan minimal vaksinasi yang diperlukan, untuk mendapatkan herd immunity (kekebalan kelompok). Vaksinasi diharapkan dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan kerawanan dan keparahan COVID-19 di setiap daerah dan populasi berisiko.
“Rencana pemerintah untuk membuka kemungkinan vaksinasi mandiri perlu diteruskan untuk mengimbangi kecepatan pemerintah menyediakan vaksin gratis.
Vaksinasi mandiri oleh layanan kesehatan harus mengikuti petunjuk teknis pemerintah dan dilakukan di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan,” tulis ALMI dalam keterangan resminya.
Mempertimbangkan betapa penting keberhasilan program vaksinasi COVID-19 ini, ALMI menyampaikan 10 rekomendasi sebagai berikut:
1. Prinsip kehati-hatian perlu diterapkan dan mengutamakan sains untuk pengambilan keputusan program vaksinasi COVID-19.
Para ilmuwan masih meneliti seberapa besar perlindungan vaksinasi dan seberapa lama perlindungan tersebut akan bertahan. Vaksin COVID19 yang digunakan adalah yang efektif, aman, dan mendapatkan izin pemakaian dari BPOM.
Menggunakan vaksin COVID-19 yang telah mendapatkan hasil uji klinis yang sah dan terbukti efektif, baik dari studi di dalam atau luar Indonesia, masih lebih baik daripada mengambil risiko menggunakan vaksin yang belum memberikan bukti perlindungan.
2. Program vaksinasi COVID-19 tidak boleh gagal karena kesalahan operasional
Program vaksinasi harus dilengkapi dengan perencanaan tahun jamak, target waktu dan anggaran, petunjuk teknis yang mengacu kepada panduan internasional, sosialisasi dan edukasi literasi dan program vaksinasi pada saat yang tepat, sistem logistik, penyimpanan dan transportasi, sumber daya manusia, sistem pengawasan dan pemantauan terhadap efikasi dan efek samping yang membahayakan, sistem pengaduan serta transparansi terhadap data dan informasi.
3. Penyediaan pilihan untuk vaksinasi mandiri
Program vaksinasi adalah program yang harus berjalan karena merupakan kepentingan bersama. Menggratiskan program vaksinasi berarti mengurangi risiko program gagal berjalan karena ada orang tidak mampu atau tidak membayar.
Dari segi hak kekayaan atas intelektual dalam hukum internasional, vaksinasi nasional akan mendorong konsep vaksin sebagai barang publik. Ia bersifat nonrival dan non-eksklusif. Nonrival artinya konsumsi individu atas vaksin tidak akan mengurangi jumlah vaksin yang tersedia untuk dikonsumsi oleh individu lainnya. Non-eksklusif artinya semua individu berhak menikmati manfaat dari vaksin COVID-19.
4. Prioritas dalam pemberian vaksin
Pemerintah perlu memiliki prioritas dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti aspek ilmiah (survei, distribusi, dll) dan aspek keuangan. Kelompok prioritas juga dapat dimodifikasi karena lebih banyak bukti tersedia tentang epidemiologi dan karakteristik vaksin COVID-19, termasuk informasi tentang keamanan
vaksin dan kemanjuran menurut usia dan kelompok sasaran.
Pemodelan pilihan kemanjuran vaksin untuk hasil yang berbeda (termasuk penyakit berat, infeksi, infektivitas, dan kematian) dan serapan vaksin di populasi Indonesia, serta skenario yang berbeda untuk penentuan prioritas, merupakan langkah penting yang akan menginformasikan keputusan atas strategi vaksinasi dan perkiraan kemungkinan dampaknya.
5. Pemetaan infrastruktur
Pemerintah perlu melakukan pemetaan infrastruktur di setiap lokasi vaksinasi untuk menentukan jenis vaksin dan strategi manajemen logistik yang akan dipakai.
