Anggota Komisi VII DPR RI Nurhasan Zaidi meminta jajaran Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk aktif dan komprehensif melakukan program mitigasi bencana, terutama di Kawasan Rawan Bencana (KRB) dan kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Dalam beberapa waktu terakhir bencana rutin terjadi. Badan Geologi memaparkan hasil kajiannya, secara umum kondisi kita (Indonesia, red) sangat mengkhawatirkan. Untuk itu kita minta program mitigasi yang komprehensif dan sinergi lintas sektor segera masif dilakukan”, ujar Nurhasan dalam RDP Komisi VII DPR RI dengan Badan Geologi Kementerian ESDM, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021).
Dilanjutkan politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini, hasil analisa dan kajian serta rekomendasi Badan Geologi ini harus benar-benar menjadi pertimbangan pengambil kebijakan khususnya pemerintah baik pusat maupun daerah, utamanya di kawasan pembangunan Proyek Strategis Nasional yang berpotensi rawan bencana.
“Majalengka misalkan, kondisi potensi rawan pergeseran tanah masih menjadi ancaman, bahkan kemarin sempat viral satu desa yang ditinggalkan warganya karena bencana tersebut, padahal saat ini proyek nasional sedang dilakukan di sana. Nah, di sinilah perlunya Badan Geologi memasukkan Majalengka dan daerah lain yang sejenis dalam sasaran program prioritas mitigasi terpadu,” saran Nurhasan.
Dalam kesempatan itu ia juga menilai urgensi permintaan Badan Geologi untuk pembuatan RUU Geologi oleh DPR. Dimana dalam upaya pencegahan dan mengurangi dampak bencana Badan Geologi selalu memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan dan pemerintah daerah. Namun, karena tidak ada aturan yang mengikat, maka rekomendasi tersebut kerap diabaikan.
“Kita pahami kegelisahan teman-teman di Badan geologi, namun urgensi RUU ini perlu dikaji secara komprehensif, bila memang mendesak bukan tidak mungkin pihaknya akan mendorong.Sambil menunggu RUU masuk list prolegnas prioritas, penanganan bencana melalui Mitigasi ini harus terus dilakukan secara masif dan komprehensif sebagai langkah prioritas saat ini,” pugkas legislator dapil Jawa Barat IX itu. (ayu/sf)
