Kepala BK DPR RI Inosentius Samsul dalam acara penandatanganan perjanjian kerja sama dan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Kuota Data Internet Pada Masa Pandemi Covid-19”, di Cianjur, Jawa Barat, Rabu (17/3/2021). Foto: Chasbi/nvl
Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (MoU) dengan Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC), guna mendukung tugas Pusat-Pusat di lingkungan BK DPR RI, yang hasilnya akan ditindaklanjuti untuk menjadi penguatan serta dukungan kepada Anggota DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal tersebut diungkapkan Kepala BK DPR RI Inosentius Samsul usai membuka acara penandatanganan perjanjian kerja sama dan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Kuota Data Internet Pada Masa Pandemi Covid-19”, di Cianjur, Jawa Barat, Rabu (17/3/2021).
“BK DPR perlu memperbanyak mitra untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas sumber daya yang ada, karena bukan soal resources yang kurang, tapi untuk memperluas jaringan, oleh karenanya BK DPR bekerjasama dengan perguruan tinggi, bisa saja kita memakai riset-riset yang sudah ada jadi tidak memulai dari nol, tinggal menyesuaikan format yang ada,” kata Sensi, sapaan akrabnya.
Ia melanjutkan bahwa tugas dari BK DPR adalah mentransformasikan riset ilmiah yang ada di perguruan tinggi tersebut menjadi riset kebijakan. Riset yang lebih mengarah menjawab permasalahan dewasa ini. Menurutnya, FGD yang mengambil tema ‘Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Kuota Data Internet Gratis’ merupakan materi yang up to date dan dibutuhkan oleh Anggota DPR.
“Saya berharap dengan seminar ini akan banyak masukan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan UMC, yang berguna untuk penguatan kebijakan di bidang pelayanan pendidikan. Selanjutnya hasil ini akan kita berikan kepada Anggota DPR untuk menjadi bahan masukan saat rapat kerja dengan pemerintah terkait,” tambah Sensi.
Senada dengan Sensi, Rektor UMC Arif Nurudin mengatakan semakin banyak diselenggarakannya FGD seperti ini semakin banyak pula masukan yang diterima oleh BK DPR untuk dijadikan kebijakan oleh Anggota DPR guna membuat kebijakan yang baru. (cas/sf)
