Singapura – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama Perubahan Iklim (Cooperation on Climate Change and Sustainability) di Singapura, ditandatangani oleh Teo Chee Hean, Senior Minister and Coordinating Minister for National Security Singapura.
MOU ini adalah tindak lanjut dari pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong di pertemuan Leaders’ Retreat, Januari 2022.
MOU ini akan memperkuat kerjasama di empat bidang, yaitu penetapan harga dan pasar untuk carbon, solusi berbasis alam dan pendekatan ekosistem, teknologi bersih dan solusinya dan green and blended finance.
Menko Luhut mengatakan kerja sama antara Indonesia dan Singapura sangat penting bagi kedua negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan menjaga suhu di bawah 2 derajat Celcius.
“Memorandum of Understanding ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan ambisi Indonesia dan Singapura di bidang lingkungan dan perubahan iklim,” kata Menko Luhut. Senior Minister Teo Chee Hean mengatakan MoU telah menjadi sarana kerjasama kedua negara tidak hanya di bidang perubahan iklim tetapi juga untuk mencapai tujuan ekonomi.
Untuk rencana kerja terkait keempat bidang kerja sama di atas, antara lain inisiasi pilot project, kerjasama penelitian, pertukaran teknologi dan solusi pembiayaan di bidang yang terkait dengan proyek kredit karbon, penyimpanan karbon dan pengembangan energi terbarukan hingga mendukung dekarbonisasi regional. Rencana ini akan melibatkan pemangku kebijakan, termasuk sektor swasta dan akademisi.
Dalam kunjungannya ke Singapura hingga Selasa, 22 Maret 2022, Menko Luhut juga berkesempatan bertemu dengan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong (21/3). Di pertemuan itu Menko Luhut menyampaikan ajakan kepada Singapura untuk ikut dalam pengembangan food estate dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Indonesia.
Di pertemuan tersebut, Menko Luhut menjelaskan bahwa pembangunan ibu kota negara baru bukan merupakan program jangka pendek hingga tahun 2024, tetapi dilakukan secara jangka panjang hingga perayaan 100 tahun kemerdekaan negara Indonesia pada tahun 2045.
Pada tahap pertama hingga tahun 2024, Indonesia akan membangun sendiri kebutuhan infrastruktur, namun untuk pembangunan secara umum dimungkinkan adanya penanaman modal asing dan diharapkan Singapura dapat berpartisipasi.