Menkominfo Siapkan Peringatan Terakhir untuk Telegram, Ancam Blokir jika Tidak Direspons

Namun, pihak Telegram tidak merespons teguran tersebut. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan mengirim surat teguran ketiga sebagai peringatan terakhir.

Menurut Menteri Budi, seperti dilaporkan pada Kamis (20/6/2024), jika Telegram tidak mematuhi teguran ini, Kominfo akan memblokir aplikasi tersebut.

Diskusi mengenai pemblokiran beberapa platform media sosial tengah menjadi topik hangat di kalangan masyarakat. Tindakan Kominfo ini dipicu oleh kekhawatiran bahwa beberapa platform media sosial ikut menyuburkan konten judi online dan pornografi.

Setelah isu pemblokiran Twitter atau X oleh pemerintah, kini muncul upaya pemblokiran Telegram karena terlibat dalam mempromosikan konten judi online dan pornografi.

Kebijakan pemblokiran aplikasi sebenarnya bukan hal baru, karena sebelumnya sudah dilakukan saat menangani akun media sosial penyebar hoaks saat pemilu hingga memblokir situs judi online.

Berdasarkan data yang dirilis Kominfo pada Januari 2024, tercatat sekitar 800.000 situs judi online telah diblokir oleh pemerintah.

Sepanjang 17 Juli 2023 hingga 30 Desember 2023, total konten judi daring yang diblokir mencapai 805.923 konten.

Rincian jumlah konten judi daring yang diblokir adalah sebagai berikut:

• Periode 17 Juli – 31 Juli 2023: 30.013 konten
• Periode 1 Agustus – 31 Agustus 2023: 55.846 konten
• Periode 1 September – 30 September 2023: 96.371 konten
• Periode 1 Oktober – 31 Oktober 2023: 293.665 konten
• Periode 1 November – 30 November 2023: 160.503 konten
• Periode 1 Desember – 30 Desember 2023: 168.895 konten

Berdasarkan platform, Kementerian Kominfo memutus akses konten judi daring pada:

• 596.348 situs dan IP
• 173.134 platform Meta
• 29.257 akun platform berbagi file
• 5.993 platform Google dan YouTube
• 367 platform X
• 170 platform Telegram
• 15 platform TikTok
• 8 platform App Store
• 1 platform Snack Video

Memberantas judi daring di era digital ini memang membutuhkan komitmen dan energi besar. Namun, Kominfo optimistis bahwa Satgas Judi Online mampu membersihkan jagat digital Indonesia dari perjudian yang telah memakan banyak korban.

3 Operasi

Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring (Satgas Judi Online) akan melakukan tiga operasi hukum guna menangani kasus judi online di masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Poltik, Hukum dan Keamanan sekaligus Ketua Satgas Judi Online Hadi Tjahjanto menyatakan langkah itu akan dilaksanakan minggu depan.

“Dalam waktu dekat, minggu ini termasuk minggu depan kita akan melaksanakan tiga operasi. Pertama, pembekuan rekening, kedua, penindakan jual-beli rekening dan ketiga penindakan terhadap transaksi game online melalui top up di minimarket,” jelasnya dalam Konferensi Pers usai Rapat Koordinasi Satgas Judi Online di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Rabu (19/06/2024).

Ketua Satgas Judi Online menyatakan berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terdapat 4.000 s.d. 5.000 rekening mencurigakan yang sudah diblokir. Menurutnya, PPATK akan segera melaporkan ke penyidik Bareskrim Polri untuk membekukan rekening tersebut selama 20 hari.

“Setelah 30 hari tidak ada yang melaporkan, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri, aset uang yang ada di rekening itu akan kita ambil dan kita serahkan kepada negara. Dan setelah 30 hari pengumuman itu kita lihat, kita telusuri maka pihak kepolisian juga akan bisa memanggil pemilik rekening dan dilakukan pendalaman dan diproses secara hukum,” tuturnya.

Mengenai jual-beli rekening yang kebanyakan terjadi antara pelaku dengan warga di kampung atau desa, Menkopolhukam menyatakan penindakan akan melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

“Dalam melakukan jual beli rekening, pelaku datang ke kampung-kampung untuk melakukan pendaftaran rekening kepada masyarakat secara online. Setelah rekening jadi, rekening tersebut diserahkan oleh pelaku tadi kepada pengepul, bisa juga ratusan rekening. Oleh pengepul dijual ke bandar-bandar tadi rekeningnya, dan oleh bandar digunakan untuk transaksi judi online,” ungkapnya.

Ketua Satgas Judi Online menyatakan telah meminta kepada Wakabareskrim dan Wakapuspom TNI untuk membantu memberantas jual beli rekening tersebut.

“Nanti yang terdepan dalah Bhabinkamtibmas. Untuk menindak pelaku ini karena pelaku ini masuk justru sampai ke lapisan terbawa masyarakat. Dan saya juga minta dibuatkan radiogram agar Babinsa dan Bhabinkamtibmas di seluruh Indonesia itu melaksanakan tugas melindungi masyarakat dengan cara siapa pun pelakunya itu segera ditangkap dan dilaporkan ke kepolisian khususnya untuk jual beli rekening,” jelasnya.

Menko Hadi Tjahjanto menjelaskan saat ini, korban di masyarakat tidak hanya orang tua tetapi juga anak-anak. Berdasarkan data demografi, pemain judi online usia di bawah 10 tahun mencapai 2% dari pemain, dengan total 80.000 yang terdeteksi.

Menkopolhukam menjekaskan sebaran pemain antara usia antara 10 tahun s.d. 20 tahun sebanyak 11% atau kurang lebih 440.000 orang.

Selanjutnya usia 21 sampai dengan 30 tahun 13% atau 520.000 orang dan usia 30 s.d. 50 tahun sebesar 40% atau 1.640.000 orang. Kemudian usia di atas 50 tahun sebanyak 34% dengan jumlah 1.350.000 orang.

“Ini rata-rata adalah kalangan menengah ke bawah yang jumlahnya 80% dari jumlah pemain 2,37 juta orang. Dan klaster nominal transaksi untuk menengah ke bawah itu antara Rp 10.000 sampai Rp 100.000,oo. Menurut data untuk cluster nominal transaksi kelas menengah ke atas itu antara Rp 100.000,oo sampai Rp40 Miliar,” ungkapnya.

Mengenai gim online, Ketua Satgas Judi Online menjelaskan modus melalui pengisian pulsa atau top up yang dilakukan di minimarket. Oleh karena itu, Satgas juga akan menutup pelayanan top up di minimarket yang terbukti terafiliasi dengan gim judi online.

“Karena pengisian pulsa di minimarket kan bisa juga pulsa bukan untuk permainan judi online. Namun apabila digunakan di judi online itu terlihat kode virtualnya atau akunnya terlihat. Ini juga saya minta bantuan tadi saya sampaikan kepada TNI maupun Polri, Babinsa dan Bhabinkamtibmas terdepan untuk bisa melakukan pengecekan dan penutupan, dan terdepan adalah Polri,” jelasnya.

Selain ketiga operasi tersebut, Menkopolhukam menjelaskan Kementerian Kominfo akan menutup akses internet service provider (ISP). Menurutnya, hal itu dilakukan agar provider yang ada di luar negeri juga tidak memberikan ruang untuk pemain judi online yang ada di Indonesia.

“Dengan apa yang kita lakukan tadi, 3 yang utama dan yang keempat dilakukan oleh Kominfo, saya yakin minggu ini, minggu depan itu trennya judi online akan turun apabila sudah efektif di lapangan,” tuturnya.

Samakan Pola Pikir

Rapat koordinasi merupakan implementasi Keputusan Presiden No. 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Judi Daring. Dalam rapat juga dibahas pelaksanaan penanganan berdasarkan data demografi sesuai yang dirilis PPATK agar tepat sasaran.

“Dan kami juga akan minta Kepala PPATK juga menginformasikan bahwa tren sudah menurun karena kerja dari tiga poin tersebut. Asal dilakukan secara efektif dan kami akan kontrol di lapangan,” tandas Menko Hadi Tjahjanto.

Menurut Ketua Satgas Judi Online, rapat tersebut juga menyamakan pola pikir dan pola tindak agar prosedur operasi standar pada masing-masing kementerian dan lembaga lebih terintegrasi.

“Dan dalam rapat koordinasi semuanya suda bertemu untuk kita berjalan di satu rel sehingga sudah tidak ada lagi yang namanya ego sectoral. Semua berpikir satu untuk mengefektifkan, mensukseskan pemberantasan judi online tersebut,” tegasnya.

Dalam konferensi pers itu Menkopolhukam Hadi Tjahjanto didamping Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Wakabareskrim Polri Brigjen Asep Suheri, Wakapuspom TNI Kolonel POM Bambang Suseno, dan Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Mayjen TNI Dominggus Pakel.

Baca Juga : Menag Yaqut: Indonesia Dapat 221 Ribu Kuota Haji Tahun 2025