Anggota Komisi VI DPR RI Sondang Tiara Tampubolon dan Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati dalam talkshow yang diselenggarakan Kaukus Perempuan Parlemen dengan tema Kebangkitan Wirausaha Perempuan Sebagai Salah Satu Kunci Akselerasi Pemulihan Ekonomi di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2020). Foto: Mentari/Man
Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan basis pengusaha perempuan terbesar di dunia. Diketahui, pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki pangsa sekitar 99,9 persen dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia. Sementara, partisipasi perempuan dalam sektor bisnis mencapai 64,5 persen dari total UMKM Indonesia. Dengan begitu, perempuan memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian negara, salah satunya melalui sektor UMKM.
Hal ini mengemuka dalam talkshow yang diselenggarakan Kaukus Perempuan Parlemen dengan tema Kebangkitan Wirausaha Perempuan Sebagai Salah Satu Kunci Akselerasi Pemulihan Ekonomi di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2020). Talkshow digelar untuk memperingati Hari Perempuan Internasional 2021 yang diperingati pada 8 Maret. Hadir sebagai narasumber, Anggota Komisi VI DPR RI Sondang Tiara Tampubolon dan Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati.
Dalam paparannya, Sondang mengatakan UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian nasional. Sebanyak 61,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) disumbang oleh UMKM dengan mayoritas 37,7 persen berada di usaha mikro. “Saya melihat ini menjadi titik balik kita untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” ujar Sondang.
Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, ia menilai, perempuan sebagai pelaku usaha harus dibekali dengan manejerial agar bisa naik kelar dari Chief Of Everything menjadi the real Chief Executive Officer (CEO). “Ini yang kita minta di Komisi VI minta agar kebijakan yang pro terhadap perspektif gender bisa ditingkatkan,” terang politisi PDI-Perjuangan itu.
Sondang juga memaparkan di era teknologi informasi ini, ternyata masih banyak pelaku usaha perempuan yang belum melek digitalisasi. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat sebelum pandemi melanda, ada sekitar 8 juta pelaku UMKM yang tercatat go digital. Kemudian, bertambah sebanyak 3,7 juta pada tahun 2020.
Karena itu, legislator dapil DKI Jakarta I itu mendorong seluruh pihak agar menggandeng pedagang kecil agar mereka melek teknologi, hingga akhirnya bisa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM. Sehingga, UMKM nantinya tidak hanya menjadi penopang ekonomi negara, tetapi juga berkelanjutan.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai banyak pelaku UMKM yang masih terkendala akses permodalan. Karena itu perlu diberikan stimulus untuk kembali menggairahkan UMKM yang mayoritas pelakunya merupakan perempuan. Namun, pelaku UMKM, khususnya dari kalangan ibu rumah tangga menghadapi kesulitan dalam mengakses lembaga perbankan.
Sementara itu, pemerintah mengucurkan KUR atau permodalan melalui perbankan. “Artinya masih banyak masyarakat yang tidak bisa mengakses perbankan, sehingga sulit naik kelas. Padahal, ketika perempuan berusaha, perputaran uang itu akan digunakan buat keluarganya, sehingga ini juga penting untuk meningkatkan perekonomian domestik,” ujar Anis.
Kendati demikian, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mengapresiasi pemerintah sudah melakukan berbagai usaha untuk membantu UMKM agar mendapatkan fasilitas dalam skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), subsidi bunga, modal kerja, serta Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk usaha mikro dalam bentuk hibah.
Selain akses permodalan, Anis juga mendorong pelaku usaha untuk segera beralih ke UMKM go digital melalui pembinaan. Mengingat, dari 64 juta UMKM yang ada, baru 13 persen atau UMKM yang hadir dalam platform digital. Menurut legislator dapil DKI Jakarta itu, sebanyak 99,9 persen UMKM itu menopang ekonomi nasional dan korporasi hanya 00,1 persen.
Tetapi, bila kapasitas SDM masih rendah, tentu akan sulit mendongkrak kontribusi UMKM pada perekonomian nasional. Hal ini sejalan dengan program Kementerian Koperasi dan UKM berkomitmen hingga akhir tahun 2020 menargetkan 10 juta UMKM beralih ke ekosistem digital. Untuk mencapai target itu, program-program pelatihan beserta pendampingan harus terus digencarkan pemerintah. (ann/sf)
