Retail
No Result
View All Result
Minggu, Desember 14, 2025
  • Login
  • BERANDA
  • ISTANA
  • LEMBAGA TINGGI
  • JAGA INDONESIA
  • KEMENTERIAN
Publikasi Pemerintah Untuk Masyarakat
No Result
View All Result

Infeksi COVID-19 Tertinggi Kedua Dunia, India Setujui Penggunaan Darurat 2 Vaksin

by Dody Firmansyah
5 Januari 2021
in covid19.go.id
2 1
0
Infeksi COVID-19 Tertinggi Kedua Dunia, India Setujui Penggunaan Darurat 2 Vaksin

YOU MAY ALSO LIKE

Covid-19 Meningkat, DKI Jakarta Penyumbang Kasus Terbesar

Kemenkes: Gejala Covid BA.4 dan BA.5 Lebih Ringan dari Omicron

Kasus Covid-19 Melandai, PPKM Kapan Dicabut?

Apa Tanda Infeksi Omicron Jika Sudah Menerima Dosis Vaksin Covid-19 Lengkap?

Liputan6.com, Mumbai – India telah secara resmi menyetujui penggunaan darurat dua vaksin Virus Corona COVID-19.

Otoritas pengaturan obat di negara tersebut memberikan lampu hijau pada vaksin yang dikembangkan oleh AstraZeneca dengan Universitas Oxford dan oleh firma lokal Bharat Biotech.

Perdana Menteri India Narendra Modi menyebutnya sebagai “titik balik yang menentukan”, demikian dikutip dari laman BBC, Senin (4/1/2021).

India berencana memasukkan sekitar 300 juta orang dalam daftar prioritas tahun ini.

Negara ini juga mencatat jumlah infeksi tertinggi kedua di dunia, dengan lebih dari 10,3 juta kasus yang dikonfirmasi hingga saat ini. Hampir 150.000 orang meninggal akibatnya.

Pada Sabtu kemarin, India mengadakan latihan nasional untuk mempersiapkan lebih dari 90.000 petugas kesehatan guna memberikan vaksin di seluruh negeri, yang berpenduduk 1,3 miliar orang.

Badan Pengawas Obat India mengatakan, kedua produsen telah menyerahkan data yang menunjukkan bahwa vaksin mereka aman digunakan.

Namun, politisi oposisi dan beberapa dokter mengkritik kurangnya transparansi dalam proses persetujuan.

Dr Swapneil Parikh, seorang peneliti penyakit menular yang berbasis di Mumbai, India mengatakan kepada BBC bahwa para dokter berada dalam posisi yang sulit.

“Saya mengerti ada kebutuhan untuk melalui proses dengan cepat, menghilangkan hambatan regulasi,” katanya.

“Namun, pemerintah dan regulator berkewajiban untuk transparan tentang data yang telah mereka kaji dan proses yang terlibat dalam pengambilan keputusan untuk mengotorisasi vaksin, karena jika mereka tidak melakukan ini, dapat memengaruhi kepercayaan publik,”

 

Tags: Internasional
Share3Tweet2SendShareShare

Pencarian

No Result
View All Result
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Kebijakan Privasi
  • Tentang Kami
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber
  • Citizen Journalism

© 2020 - © Copyright humasRI Team All Rights Reserved .

No Result
View All Result
  • BERANDA
  • ISTANA
  • LEMBAGA TINGGI
  • JAGA INDONESIA
  • KEMENTERIAN

© 2020 - © Copyright humasRI Team All Rights Reserved .

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?