HumasRI – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian dan lembaga pemerintahan tidak membangun aplikasi baru. Jokowi ingin pelayanan masyarakat berbasis digital dilakukan melalui sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE).
“Sekali lagi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik ini bukan membangun aplikasi baru. Bapak Presiden memberikan arahan tidak boleh lagi membangun aplikasi-aplikasi baru,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas usai rapat terbatas soal Percepatan Layanan Digital bersama Jokowi, Senin (11/6/2023).
Azwar mengatakan saat ini ada lebih dari 27 ribu aplikasi. Jokowi, menurut dia, enggan rakyat dipersulit dengan aplikasi baru untuk mendapatkan pelayanan digital dari pemerintah.
“Sekarang lebih dari 27 ribu aplikasi sehingga bayangkan rakyat akan susah buat akun satu-satu untuk dapatkan pelayanan digital. Dengan SPBE ini diinteroprabilitaskan,” ujarnya.
Azwar menjelaskan, nantinya para kementerian koordinator akan mengkoordinasi kementerian yang ada di bawahnya. Termasuk mengaudit aplikasi-aplikasi yang dikelola kementerian-kementerian tersebut.
“Tadi para menko oleh Bapak Presiden ditunjuk jadi koordinator dan nanti Oktober harapannya sudah selesai untuk mengintegrasikan layanan di bawah kemenko masing-masing,” pungkasnya.
Baca Juga: 11.274 PNS dan 5.716 Personel TNI/Polri Akan Dipindah ke IKN di 2024