Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie. Foto: Jaka/nvl
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menyoroti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I Tahun 2020 terhadap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Syarief menyampaikan, terdapat sejumlah temuan yang selalu disampaikan setiap tahun seperti pembayaran perjalanan dinas yang tidak tertib dan kelebihan pembayaran.
“Terkait dengan temuan yang selalu terjadi setiap tahun agar dicarikan kebijakan untuk mengatasi hal tersebut agar tidak terulang lagi,” ujar Syarief dalam siaran persnya kepada Parlementeria usai menghadiri Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Kemendes yang diselenggarakan secara fisik di Gedung Nusantara, Senayan Jakarta Senin, (15/3/2021) dan secara virtual.
Tak hanya itu, politisi Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem) tersebut juga meminta agar Kemendes PDTT segera melalui evaluasi dalam proses perencanaan dan pengawasan internal. Tujuannya, tutur Syarief, agar pelaksanaan anggaran Kemendes PDTT dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.
“Saya mengingatkan, Kemendes PDTT untuk segera menggelar evaluasi dalam pengawasan internal. Komisi V DPR RI berharap, kedepannya Kemendes PDTT bisa semakin baik terutama pada aspek pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat juga semakin berjalan maksimal,” tegas Syarief. (pun/sf)