JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menyiapkan dana sebesar Rp60 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Anggaran besar ini dialokasikan khusus untuk percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatra.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa langkah ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto guna memastikan masyarakat di wilayah terdampak mendapatkan penanganan yang optimal.
Sumber Dana dari Efisiensi Anggaran Kementerian
Salah satu poin menarik dari kebijakan ini adalah sumber pendanaannya. Menkeu menjelaskan bahwa dana Rp60 triliun tersebut tidak berasal dari pinjaman baru, melainkan hasil dari efisiensi anggaran belanja di berbagai kementerian dan lembaga (K/L).
“Kami siap mengalihkan anggaran hasil efisiensi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp60 triliun untuk pemulihan dampak bencana Aceh–Sumatera,” ujar Purbaya dalam keterangannya (17/12/2025).
Awalnya, kebutuhan dana diperkirakan mencapai Rp51 triliun. Namun, untuk mengantisipasi kebutuhan mendadak dan memastikan proses rehabilitasi berjalan tanpa hambatan, pemerintah memutuskan untuk membulatkan angka tersebut menjadi Rp60 triliun.
Fokus Pemulihan di Aceh, Sumut, dan Sumbar
Alokasi dana fantastis ini akan difokuskan pada tiga provinsi yang mengalami dampak terparah akibat bencana hidrometeorologi, yaitu:
-
Aceh
-
Sumatera Utara (Sumut)
-
Sumatera Barat (Sumbar)
Pemerintah telah memetakan tiga prioritas utama penggunaan anggaran pemulihan bencana ini:
-
Rehabilitasi Infrastruktur: Perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang rusak akibat longsor dan banjir.
-
Pemulihan Ekonomi: Pemberian bantuan bagi warga yang kehilangan mata pencaharian dan dukungan untuk UMKM lokal.
-
Penanganan Dampak Lanjutan: Mitigasi risiko bencana di masa depan agar dampak serupa tidak terulang kembali.
Arahan Langsung Presiden Prabowo Subianto
Keputusan pengalokasian dana ini diambil dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Menkeu menyatakan bahwa ketersediaan dana sudah dipastikan dan siap dieksekusi sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Dananya sudah kita kumpulkan dari hasil efisiensi anggaran. Jadi begitu dibutuhkan Rp60 triliun yang disebutkan oleh Presiden, kami sudah siap,” tambah Purbaya.
Langkah responsif ini diharapkan dapat mempercepat normalisasi kehidupan masyarakat di Pulau Sumatra dan memperkuat ketahanan wilayah terhadap bencana di masa mendatang.