Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat mengikuti pertemuan di Gedung LPP RRI Palembang, Sumatera Selatan, Jumat, (26/3/2021). Foto: Fitri/nvl
Komisi I DPR RI menyampaikan apresiasinya terhadap Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) Palembang, Sumatera Selatan. Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan Kepala Stasiun RRI Palembang, Ahmad Bahri beserta jajarannya.
Meski mendapat apresiasi, sejumlah persoalan menjadi sorotan oleh Komisi I DPR RI, di antaranya terkait masih adanya tiga kabupaten di Sumatera Selatan yang sejak kemerdekaan Indonesia hingga saat ini belum mendapat siaran dari RRI. Persoalan itu pun menuai kritik tajam dari Anggota Komisi I DPR RI Bambang Heri Purnama.
“Seharusnya (dari RRI Palembang) ada pengusulan (penambahan anggaran). Yang saya dengar bahwa ada tiga kabupaten yang sejak zaman merdeka hingga saat ini belum, RRI siarannya tidak sampai sana, seperti di Musi, Lahat dan di Baturaja. Sampai saat ini RRI tidak bisa sampai sana siarannya,” tuturnya saat mengikuti pertemuan di Gedung LPP RRI Palembang, Sumatera Selatan, Jumat, (26/3/2021).
Legislator Partai Golkar itu mengaku kecewa atas persoalan tersebut, dan berharap adanya langkah dari Kepala LPP RRI Palembang untuk bergerak mengajukan pengusulan anggaran. “Saya sedikit kecewa ya, saya mengharapkan juga dari Kepala RRI sini (Palembang) mengusulkan lah (anggaran). Masa sampai tiga Kabupaten tidak dapat siaran.” Tegasnya.
Menjawab persoalan itu, pada kesimpulan yang dibacakan oleh Pimpinan Rapat, Komisi I DPR sepakat untuk mendukung LPP RRI Palembang terkait pengembangan dan penambahan pemancar untuk RRI Palembang guna meningkatkan jangkauan siaran, peningkatan teknologi guna mendukung digitalisasi RRI, peningkatan SDM para pegawai RRI Palembang melalui pelatihan, pendidikan dan workshop yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat intern Komisi I DPR RI untuk dibahas lebih lanjut dengan Dirut LPP RRI.
Selain itu, Komisi I DPR pun mendorong LPP RRI Palembang untuk terus meningkatkan tugas pokok LPP RRI Palembang dengan baik untuk melanjutkan peran LPP RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Hal itu penting agar fungsi RRI sebagai lembaga penyiaran publik dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. (srw/sf)