Retail
No Result
View All Result
Rabu, Maret 22, 2023
  • Login
  • BERANDA
  • ISTANA
  • LEMBAGA TINGGI
  • JAGA INDONESIA
  • KEMENTERIAN
Publikasi Pemerintah Untuk Masyarakat
No Result
View All Result

Yasonna Laoly Sebut Pers Berperan Penting Lawan Hoaks Vaksin Covid-19

by Dody Firmansyah
20 Januari 2021
in covid19.go.id
0
Yasonna Laoly Sebut Pers Berperan Penting Lawan Hoaks Vaksin Covid-19

YOU MAY ALSO LIKE

Covid-19 Meningkat, DKI Jakarta Penyumbang Kasus Terbesar

Kemenkes: Gejala Covid BA.4 dan BA.5 Lebih Ringan dari Omicron

Kasus Covid-19 Melandai, PPKM Kapan Dicabut?

Apa Tanda Infeksi Omicron Jika Sudah Menerima Dosis Vaksin Covid-19 Lengkap?

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly berharap pers berperan dalam menyosialisasikan pentingnya vaksinasi Covid-19 serta memerangi hoaks dan disinformasi di media sosial.

“Pers harus tetap mampu memainkan peran penting dan positif dalam menyampaikan informasi ke publik. Salah satunya terkait dengan program vaksinasi Covid-19 yang secara resmi telah dimulai,” kata Yasonna seperti dilansir dari Antara, Selasa (19/1/2021).

Menurut dia, peran pers dalam memerangi hoaks terkait dengan program vaksin Covid-19 bisa menjadi salah satu agenda Hari Pers Nasional.

Selain itu, Yasonna juga berharap insan pers turut berkontribusi memerangi kabar bohong lainnya yang bertebaran di media sosial.

“Saat ini medsos kadang-kadang sudah menggantikan media mainstream. Padahal, orang-orang di media sosial itu tidak memiliki kemampuan jurnalistik yang baik sehingga hoaks bertebaran di mana-mana,” tambah Yasonna.

Ia menegaskan bahwa peran media mainstream harus lebih baik daripada media sosial, termasuk grup WhatsApp.

“Kita tidak boleh membiarkan kondisi seperti ini karena sangat berbahaya sekali,” ucap Yasonna.

Dalam kesempatan tersebut, Yasonna juga menjelaskan bahwa penerapan aturan terhadap para penolak vaksin Covid-19 di Indonesia sebatas memberikan sanksi administratif.

Ia menyatakan pemberian sanksi tersebut bertujuan untuk mendorong publik agar bersedia divaksin.

“Ada disinformasi yang mohon untuk diluruskan. Dalam peraturan hanya sanksi administratif. Ini sebetulnya hanya untuk mendorong supaya masyarakat mau ikut bersama-sama,” katanya.

Masalahnya, lanjut dia, kalau hanya sebagian kecil masyarakat mengikuti vaksin, herd immunity yang diharapkan tidak akan terjadi.

 

Share4Tweet3SendShareShare1

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pencarian

No Result
View All Result

Berita Terbaik

Kemenkumham Terima Penghargaan dari Kementerian PANRB Atas Layanan Digital Terbaik

Kemenkumham Terima Penghargaan dari Kementerian PANRB Atas Layanan Digital Terbaik

21 Maret 2023
Presiden Minta TNI Polri Kawal Pembangunan untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Papua

Presiden Minta TNI Polri Kawal Pembangunan untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Papua

21 Maret 2023
Presiden akan Hadiri Istigasah hingga Resmikan Sejumlah Infrastruktur di Kalsel

Presiden akan Hadiri Istigasah hingga Resmikan Sejumlah Infrastruktur di Kalsel

17 Maret 2023
Apa Sanksi Bila Tak Lapor SPT Tahunan? Begini Aturannya

Apa Sanksi Bila Tak Lapor SPT Tahunan? Begini Aturannya

17 Maret 2023
Kemensos Berikan Bantuan Atensi kepada 390 Penerima Manfaat di Tegal

Kemensos Berikan Bantuan Atensi kepada 390 Penerima Manfaat di Tegal

15 Maret 2023
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Kebijakan Privasi
  • Tentang Kami
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber
  • Citizen Journalism

© 2020 - © Copyright humasRI Team All Rights Reserved .

No Result
View All Result
  • BERANDA
  • ISTANA
  • LEMBAGA TINGGI
  • JAGA INDONESIA
  • KEMENTERIAN

© 2020 - © Copyright humasRI Team All Rights Reserved .

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In