Jakarta – Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Kanada, Melanie Joly dengan delegasi terbatas di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin, 11 April 2022.
Menlu RI Retno Marsudi yang mendampingi kepala negara dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa Menlu Kanada meninyampaikan dukungan Kanada terhadap presidensi G20 di Indonesia.
“Dalam pertemuan itu, menteri luar negeri Kanada kembali menyampaikan dukungan Kanada untuk presidensi Indonesia,” ujar Retno dalam keterangannya usai pertemuan berlangsung.
Menurut Retno, Kanada juga telah menyatakan komitmennya untuk terus membuka komunikasi dengan Indonesia untuk memberikan jalan terbaik bagi G20 dalam menghadapi situasi sulit saat ini. Lebih lanjut, Retno menambahkan, dukungan serupa telah diterima Indonesia dari seluruh negara anggota G20.
“Oleh karena itu kami ingin agar dukungan ini dapat kita nyatakan, kita akan bersinergi agar G20 dapat berfungsi kembali secara optimal di tengah situasi yang suli,” ungkapnya.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Kanada juga membahas kerjasama ekonomi antara kedua negara, karena Kanada adalah salah satu mitra perdagangan dan investasi utama Indonesia untuk kawasan Amerika Utara.
Menlu RI, menyebutkan nilai perdagangan antara Kanada dan Indonesia di tahun 2021 meningkat cukup signifikan hampir 30% dan nilai investasi meningkat hampir 4%.
Baca Juga : Perkuat Arsitektur Kesehatan Global, Menkeu: Indonesia Bahas Tiga Isu Prioritas
Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya kedua negara untuk lebih memperkuat hubungan ekonomi, salah satunya dengan mengintensifkan negosiasi Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang sudah dimulai negosiasinya sejak bulan Maret yang lalu.
“Presiden mengatakan perlu untuk mempercepat negosiasi,” kata Retno.
“Selain itu juga dibahas mengenai kerja sama untuk isu clean energy, infrastructure, dan lain-lainnya. Terdapat ketertarikan dari investor Kanada untuk terus berinvestasi di Indonesia,” ujarnya.
Presiden Jokowi turut hadir dalam pertemuan itu dan didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
