kemenkumham.go.id – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly Rapat Kerja secara virtual dengan Komisi III DPR RI membahas RKA K/L TA 2021, Senin (14/9) di ruang rapat Komisi III komplek DPR RI. Dalam Raker ini Menteri Yasonna mengajukan Pagu Indikatif TA 2021 sejumlah Rp.18.427.150.039.000, jika disetujui menurut Menteri akan dioptimalkan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM dengan empat program.
“Ada empat program sesuai dengan Surat Menteri Keuangan tanggal 8 Mei 2020, Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan serta Dukungan Manajemen, dalam rangkaian itu, usulan Pagu Indikatif Rp. 18,427 trilyun tapi berdasar Surat Menkeu dan Ka Bappenas Pagu Anggaran Kementerian Hukum dan HAM Rp. 16.957.628.353.000 hingga masih terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp.1.469.521.686.000”, tutur Menteri yang mengikuti rapat dari ruang kerjanya di Gedung Kemenkumham eks Sentra Mulia Kuningan Jakarta Selatan.
Penambahan anggaran sebesar Rp.1.469.521.686.000 tersebut, tambah Menteri, diperuntukan untuk Pembangunan Lapas Nusa Kambangan, pengadaan peralatan Napi, sarana dan prasarana UPT Pemasyarakatan, selain itu untuk peningkatan kapasitas SDM, Penguatan pengawasan internal dan terakhir untuk penguatan manajemen umum.
Adies Kadir pimpinan rapat meminta persetujuan para anggota apakah pagu anggaran Kementerian Hukum dan HAM serta usulan tambahan yang diajukan dapat disetujui?
“Setuju”, serempak para anggota DPR yang hadir
“Tok…” ketukan palu Adies Kadir tanda persetujuan.
Selain itu Menkumham yang didampingi Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama juga menyampaikan tiga prioritas nasional 2021, pertama, memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Kedua, Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, serta yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
